Beranda Ragam Bupati Konut Serahkan Bantuan PKH Untuk Warga Asera dan Andowia

Bupati Konut Serahkan Bantuan PKH Untuk Warga Asera dan Andowia

81
Bupati Konut, Ruksamin saat menyerahkan bantuan PKH kepada masyarakat

Kampung Konut
Wanggudu, – Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Tahun 2017. Bupati Konut Dr.Ir.H Ruksamin, ST, M.Si menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Kantor Bupati Selasa (15/8).

Sebanyak 419 Kepala Keluarga yang berasal dari Kecamatan Asera dan Andowia hadir dalam acara penyerahan non tunai program PKH.

Didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Konut, Drs.untung Muhayas, M.Si beserta perwakilan koordinasi Bank Mandiri Cabang Kendari. Bupati secara langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada para warga peserta PKH.

Dalam sambutannya Ruksamin mengungkapkan, permintaan maafnya atas ketidak hadiran dirinya pada saat Launching penyaluran bantuan program PKH  beberapa waktu lalu di kecamatan Lasolo yang pada saat itu di wakili oleh oleh Rauf.SAg selaki wakil bupati konut.

Warga penerima PKH

Ruksamin mengatakan bahwa dirinya bersama wakil Bupati Konut tidak memandang status sosial, suku dan agama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

“Mari kita lupakan perbedaan lama,tetapi mari kita bersama-sama bersatu dalam menyukseskan pembangunan yang tengah kami lakukan untuk menuju konawe utara yang sejahtera dan beradab,” Ungkap Ruksamin.

Bupati kembali menambahkan bagi para warga kurang mampu di konut yang belum terdata agar tetap bersabar, karena data yang telah di usulkan.

“Kami telah mengusulkan untuk ada penambahan. Kami minta warga untuk bersabar karena penambahan nantinya secara bertahap di perifikasi dan validasi untuk penambahan jumlah peserta program PKH,” Ujar Ruksamin.

Bupati Konut saat memberikan sambutan kepada peserta PKH

Soal isu yang berhembus seputar pergantian nama-nama yang masuk sebagai program PKH oleh orang dalam, Ruksamin dengan jelas mengatakan, bahwa data yang telah di keluarkan tidak bisa di ubah-ubah atau di ganti secara sepihak tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan oleh pusat.

“Jangankan orang dalam yang bisa mengganti nama-nama peserta, Bupati pun tidak bisa mengganti daftar peserta yang telah masuk di kementrian sosial,” Jelas Politisi PBB ini.

Sekedar informasi, program PKH adalah program Nasional Kementrian Sosial RI yang berkoordinasi dengan Kabupaten yang ada di seluruh indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. (KS/B/A)