Beranda Lainnya Pariwara Direstui Presiden, 5500 Ha Kawasan Industri Konawe Siap Digunakan

Direstui Presiden, 5500 Ha Kawasan Industri Konawe Siap Digunakan

234
Ketgam : Kadis PM-PTSP Konawe, H. Burhan

Kampung Konawe
Unaaha, – Usai melalui perjalanan panjang, akhirnya Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe bisa membuka kawasan industri usai mendapat persetujuan pemerintah pusat. Seluas 5500 Hekto Are (Ha) kawasan industri siap digunakan usai mendapat persetujuan Presiden.

Kabar baik tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pusat Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Konawe, H. Burhan. Pria berkacamata itu menuturkan, pengelolaan izin kawasan industri selama ini terkendala izin dari pemerintah pusat. Namun, pada pertemuan Senin (17/07) antara Pemda Konawe, investor dan pemerintah pusat menemukan titik terang.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bersama kementerian terkait itu menghasilkan beberapa keputusan yang menguntungkan Pemda Konawe. Antara lain, yakni semua kementerian sepakat untuk ikut membantu proses percepatan penerbitan izin kawasan industri di Konawe.

Untuk kendala area pertanian yang ada di dalam kawasan tersebut, kementerian terkait pun telah menyepakati dengan mengajukan syarat agar lahan pertanian yang digunakan untuk kawasan bisa digantikan dengan lahan lainnya di luar kawasan industri. Sementara untuk saluran irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan dihibahkan ke Pemda.

“Hal ini telah diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan program statergis nasional. Juga Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban bagi kementerian, gubernur, walikota dan bupati agar melakukan penyesuaian terhadap program tersebut,” terangnya.

Selama ini lanjut Burhan, yang jadi masalah adalah izin dua item tersebut, karena mesti berurusan dengan pemerintah pusat. Makanya selama hampir 3 tahun ini, pengelola kawasan industri yang awalnya dipegang PT Konawe Putra Propertindo gugur karena tidak bisa mengurus izin. Sebagai gantinya, pengelola kawasan industri di Kecamatan Morosi tersebut akan dipegang oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Konawe dan PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)

“Jadi yang perlu saya luruskan, di Morosi sana ada dua hal yang mesti kita tahu tentang area industri ini. Ada yang namanya kawasan industri. Ada yang namanya pabrik industri. Kawasan adalah wadahnya, sementara pabriknya adalah bagian perusahaan yang beroperasi di dalamnya,” jelasnya.

Sebagai contoh, lanjut Burhan, PT. VDNI selama ini hanya mengelola pabrik industri saja dan sudah sementara berjalan. Luas area yang dikelola hanya, 1200 Ha. Namun yang terkelola sampai saat ini baru sekitar 400 Ha.

Sementara itu, luas total kawasan industri yang sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat adalah 5500 Ha. Nantinya, PT. VDNI akan mengelola seluas 2200 Ha (sudah termasuk luas area pabriknya). Sementara untuk Perusda akan mengelola kawasan seluas 3300 Ha.

“Terkait izinnya akan diselesaikan paling lambat dalam waktu satu bulan ini. Nanti antara Perusda dan PT VDNI akan mengurusnya secara paralel. Perusda mengurus izin yang ada di daerah, sementara pihak VDNI di mengurus izin yang ada di pusat,” ujarnya. (KS/Red)