Beranda Lainnya Pariwara Konawe Pertahankan Predikat WTP Ketiga

Konawe Pertahankan Predikat WTP Ketiga

32
Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe, Ardin saat penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.
Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe, Ardin saat penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.

PARIWARA
Upaya pengelolaan pemerintahan yang tertata membuahkan hasil. Terbukti, Kabupaten Konawe kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang tata kelola keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini menjadi kali ketiga diraih Konawe yakni tahun sejak 2015, 2016 saat masih dipimpin pasangan Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi serta tahun 2017.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ir Hermanto M.Si di Aula Kantor BPK Sultra di Kota Kendari, Senin 16 Juli 2018 dan diterima Pj Bupati Konawe H Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe H Ardin. Penyerahan ini bersamaan dengan 7 daerah lainnya.

Di tahun 2018 ini Konawe bersama bersama 14 daerah lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima predikat WTP untuk LHP tahun 2017 yakni Kota Kendari, Kota Baubau, Wakatobi, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Muna, Muna Barat, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan dan terakhir Konawe Utara. Sementara 3 daerah lainnya yaitu Konawe Kepulauan, Kolaka Timur dan Buton Selatan hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Konawe sendiri berada di gelombang kedua penerimaan LHP LKPD bersama 7 daerah lainnya yaitu Konawe Utara, Buton Utara, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Buton Selatan dan Buton Tengah. Pemeriksaan atas LKPD 8 daerah ini dilaksanakan selang bulan Mei sampai Juni 2018 usai menyampaikan laporan keuangan unaudited
pada tanggal 18 Mei 2018.

Pj Bupati Konawe H Tasman Taewa mengatakan, raihan predikat ketiga ini menjadikan bukti pengelolaan daerah khususnya di bidang keuangan mengalami kemajuan. Raihan predikat WTP ini juga disampaikannya menempatkan Konawe dalam sisi positif di mata pemerintahan pusat dan bisa menjadi contoh buat daerah lainnya.

“Ini kebanggaan karena kembali Konawe mampu pertahankan predikat WTP ini untuk kali ketiga. Tidak mudah mempertahankan pencapaian ini, sehingga pencapaian ini menjadi sangat penting dan akan terus dipertahankan.” katanya usai menerima LHP LKPD Konawe tahun 2017.

“Meski demikian masih ada catatan penting yang menjadi pekerjaan tambahan dari BPK untuk kita. Yaitu masih ada beberapa SKPD yang direkomendasikan untuk melakukan perbaikan. Waktu kita terbatas jadi secepatnya kami perintahkan untuk segera ditindak lanjuti.” ujarnya.

Sedikitnya ada 3 instansi yang paling menjadi sorotan BPK. Namun ia enggan menyebutkan instansi apa saja itu. Selebihnya hanya sedikit catatan yang diyakininya dapat segera dirampungkan untuk dilaporkan kembali. Tak lupa ia berpesan agar prestasi kerja ini dipertahankan masing-masing instansi.

Penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.
Penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI. (Foto/BPK Perwakilan Sultra)

“Rekomendasi yang dimaksud ada yang berupa kekurangan dokumen, ada pula kata dia, berupa pengembalian uang negara yang timbul akibat kelalaian administrasi yang harusnya sudah dilengkapi. Tapi itu bukan masalah dan hanya menjadi catatan untuk diperbaiki. Secara umum tak ada masalah tapi tetap harus diperbaiki.” tambahnya.

Tak lupa Tasman Taewa menyampaikan rasa kebanggaannya pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konawe yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat Kabupaten Konawe yang dinilainya menjadikan Konawe kembali meraih predikat WTP.

“Terkhusus pada tim TAPD, saya ucapkan terima kasih karena kerja keras mereka membuahkan hasil. Beberapa waktu terakhir konsentrasi fokus pada persiapan laporan ini. Alhamdulillah hasilnya memuaskan.” katanya.

Terkait rekomendasi yang dikeluarkan BPK, Tasman Taewa berjanji akan terus menata pemerintahan Konawe hingga berakhir masa jabatannya sebagai pelaksana jabatan (PJ) Bupati Konawe, sehingga sejak keluarnya rekomendasi BPK dirinya telah mengambil beberapa kebijakan baru yang siap diterapkan.

Kebijakan yang dimaksudnya itu berupa penghematan atau normalisasi anggaran keuangan pemerintah daerah. Dirinya menyebut jika rencana ini telah disampaikan ke sejumlah perangkatnya untuk kembali meninjau kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga sejumlah kegiatan yang dianggap belum prioritas untuk dihentikan sementara penganggarannya.

“Saat ini Pemda mencatat sudah ada Rp 77 miliar yang menjadi utang di APBD 2018. Resikonya jika kita paksakan itu besar. Kita berharap dengan kebijakan ini defisit bisa diminimalisir, jadi tahun berikutnya anggaran yang tersedia bisa lebih maksimal penggunaannya. Kalau tidak begini maka sampai kapanpun persoalan defisit tidak bisa diatasi.” katanya.

Kondisi yang dialami Konawe disampikan Tasman, karena adanya penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menguras kas daerah secara besar. Terlebih anggara Pilkada masuk dalam anggaran prioritas sehingga menyebabkan daerah menjaga kondisi keuangan secara hati-hati.

Olehnya, kata dia, kebijakan ini akan turut menormalisasi kondisi keuangan daerah saat nantinya Bupati selanjunya telah menjalankan pemerintahan. Ia berkeinginan agar selepas ia menjabat, persoalan keuangan tidak meninggalkan kesan buruk.

Tak hanya persoalan kegiatan OPD, kata dia, normalisasi ini akan menyasar seluruh kegiatan yang melibatkan langsung keuangan daerah seperti kegiatan-kegiatan non pembangunan yang selama ini dilaksanakan pemerintah sebelum-sebelumnya.

Dipaparkan Tasman, beberapa hal akan diterima Konawe sebagai konpensasi atas predikat WTP yang didapatkan. Seperti penambahan atau adanya kucuran dana dari pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe.

“WTP ini bukan hanya pemberian penghargaan sebagai pengakuan saja tapi juga akan diberikan reward berupa kucuran anggaran dari pusat yang bisa digunakan untuk pelaksaan pembangunan daerah. Sokongan dana ini yang menjadikan WTP selalu dikejar.” paparnya.

Diungkapkan Tasman, meski tak tahu jelas jumlah pasti dana yang akan dikucurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) itu, namun ia menyatakan hal itu akan sangat bermanfaat untuk membantu menstabilkan kondisi keuangan daerah yang diaukinya dalam kondisi kurang stabil.

Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa
Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa

Terlebih dana yang akan dikucurkan diyakini akan mampu menutupi beberapa pembiayaan yang saat ini masih terkendala. Ia pun menyampaikan rencananya untuk mengelola hasil reward itu untuk hal-hal prioritas yang ditangani pemerintah daerah Konawe.

Semisal penyelenggaraan hari-hari peringatan besar seperti 17 Agustus. Tasman menyampaikan, pemda berinisiatif untuk lebih menghemat anggaran pelaksaan kegiatan nasional tahunan itu. Tapi kata dia tidak akan mengurangi maksud kemeriahan dari peringatan Hari Kemerdekaan sendiri.

Akan tetapi sejumlah kegiatan yang biasanya dilakukan menjelang 17 Agustus akan dikurangi khususnya yang dinilai kurang efektif dan terkesan pemborosan anggaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, Ardin menyampaikan apresiasinya atas kerja keras pemerintah daerah. Ia berjanji akan selalu mendukung kepentingan pemerintah dalam hal pemenuhan standar BPK dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

“Kami akan selalu dukung jika itu untuk kepentingan pemenuhan standar pelaksanaan pemerintahan yang telah ditetapkan. BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan sudah punya standar untuk tiap daerah dan itu siap kami laksanakan bersama pemerintah.” ujarnya.

Kerjasama DPRD dan Pemerintah selama ini pun sudah dimaksimalkan untuk menempatkan Konawe dalam posisi lebih terdepan baik dalam pelaksaan pemerintahan hingga pengelolaan keuangan. Ketepatan pembahasan anggaran APBD Konawe selalu dimaksimalkan untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Tantangan Konawe dalam mempertahankan predikat WTP pun bukan hal mudah. Sebagai daerah yang banyak melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB) pengelolaan aset menjadi kendala utama. Terlebih selang pembentukan DOB berada dalam kurun waktu singkat.

Kondisi ini nyatanya memang menyulitkan Konawe untuk meraih predikat tertinggi pengelolaan keuangan itu. Sejak dibentuk, Konawe selama ini hanya mampu meraih predikat WDP. Nanti di tahun 2015 barulah Konawe mulai berbenah dan berhasil meraih predikat WTP perdana yang diserahkan pada tahun 2016 lalu.

Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa bersama Ketua DPRD Konawe, H Ardin saat penerimaan LHP LKPD Konawe tahun 2017 dari BPK.
Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa bersama Ketua DPRD Konawe, H Ardin saat penerimaan LHP LKPD Konawe tahun 2017 dari BPK.

Catatan BPK atas LHP LKPD 2017

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Ir Hermanto M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa secara umum pada hampir seluruh pemerintah daerah masih menjumpai permasalahan beberapa permasalahan umum yang sama yang dilakukan masing-masing daerah.

Beberapa permasalahan itu yakni yang pertama pengelolaan aset tetap yang belum optimal, kedua pengalihan kewenangan atas sset dari kabupaten/kota kepada provinsi belum tertib, ketiga pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib, dan keempat pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum tertib.

Lebih lanjut Ir Hermanto M.Si mengingatkan baik kepada Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Tiap daerah diberi 60 hari yang merupakan batas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

“Kami mengharapkan capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan, para Kepala Daerah harus mendorong seluruh Pejabat pelaksana rekomendasi dan Inspektorat untuk mengoptimalkan Kebijakan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang sedang dijalankan BPK.” ujarnya usai menyerahkan LHP pada masing-masing kepala daerah.

“Karena tanpa optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, akan menjadi beban untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada waktu yang akan datang.” tambahnya di akhir. (**)