Beranda Kampung Sultra LBH Projo Beberkan, Dana Desa di Kecamatan Sampara “Amburadul”

LBH Projo Beberkan, Dana Desa di Kecamatan Sampara “Amburadul”

700
Ketua LBH DPC Projo Kabupaten Konawe, Agus Said, SH., MH
Ketua LBH DPC Projo Kabupaten Konawe, Agus Said, SH., MH

Kampung Konawe
Unaaha, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPC Projo Kabupaten Konawe mulai membeberkan satu-persatu temuan pengelolaan Dana desa tahap ke dua tahun 2016 yang diduga dalam penyerapannya dilapangan sering terjadi penyimpangan.

Tak hanya dari segi pembangunan. Bahkan proses pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pelaksanaan Bimbingan Teknik (Bintek) hingga perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) diduga menyalahi aturan dan terkesan “Amburadul”.

“Dibidang pembangunan desa misalnya ada beberapa desa diantaranya, Desa Andedowi pembangunan Gedung TK dan Desa Lasoso pembangunan Drainase tahun anggaran 2016 sampai saat ini belum terealisasi  dan terindikasi terjadi penyelewengan keuangan Negara hingga ratusan juta.”Hal ini ditegaskan Ketua LBH DPC Projo Agus Said.SH,M.Si.

Pembangunan gedung PAUD belum rampung sampai saat ini di Desa Andedowi Kec. Sampara Kab. Konawe yang diduga menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah

Sementara Terkait pelaksanaan Bintek pengelolaan Bumdes dan studi banding Agus menyebutkan, ada beberapa item  yang tidak sesuai mekanisme Peraturan Mentri Desa (Permendes) Nomor 4 tahun 2015 tentang tatacara pembentukan dan pendirian BUMDes. Maupun Peraturan Mentri Dalam Nageri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sehingga berimbas pada terhambatnya pembangunan Desa.

Salah satunya adalah, pelaksanaan kegiatan Bintek dan studi banding yang dilakukan sembilan Desa di Kecamatan Sampara yang diduga tidak sesuai dengan Permendes Nomor 09 tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat dan Permendes nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian pembentukan dan pembubaran Bumdes.

“Sehingga Bintek pengelolaan Bumdes yang dilaksanakan oleh desa belum layak melakukan studi banding karena belum ada item kegiatannya yang bisa dijadikan sebagai pembanding. Bagaimana mau bintek dan studi banding Bumdes saja belum ada.” Tegas Agus.

Pembangunan Balai Desa tahun anggaran 2015 di Desa Ameroro Kec Uepai Kab. Konawe juga sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya dan diduga menghabiskan anggaran ratusan juta.

Agus juga menilai, jika objek yang mereka kunjungi dalam melakukan Bintek terkait pengelolaan Bank sampah itu tidak tepat. Pasalnya, kalau disandingkan dengan Kecamatan Sampara tidak sesuai dengan kondisi baik potensi maupun tipologi dan kultur masyarakat.

Selain itu kata Agus, pelaksanaan Bintek pengelolaan Bumdes seharusnya diikuti oleh lima orang yang terdiri dari ketua Bumdes, Sekertaris Bendahara dan dua anggota. Ironisnya kegiatan bintek turut dilakukan oleh kepala desa dan sekertaris.

“Seharusnya yang layak berangkat bintek sesuai dengan formatur yang disusun oleh beberapa desa itu ketua Bumdes, sekertaris Bumdes, bendahara dan ke dua anggota Bumdes. Kades dan sekdes itu tidak layak berangkat, karena kades hanya selaku komisaris.” Kata Agus.

Contoh yang paling rancu lagi, terkait pemilihan anggota Bumdes yang meyalahi ketentuan misalnya di Desa Andaroa saat pemilihan pengelolah Bundes  tidak melibatkan masyarakat sehingga terjadinya pemilihan kepengurusan Bumdes tandingan. Akibatnya ada salah satu  Desa yang memberangkatkan  enam orang anggota, yakni dua orang bendahara BUMDes.

“Artinya secara sepihak atau secara serta merta kades tersebut menunjuk kepengurusan Bumdes melalui versi dia bukan melalui pemilihan oleh masyarakat.” beber Agus.

Terlebih kata Agus, adanya perubahan APBDes yang tidak sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi setiap perubahan APBDes salah satunya adalah adanya bencana lama dan perubahan regulasi adanya perubahan SILPA tahun sebelumnya.`

“Tetapi  berapa syarat yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tidak satupun syarat yang dipenuhi salah satu desa. Pertanyannya. Apakah kegiatan Bintek dan studi banding Bumdes yang dilakukan diakhir tahun  masuk dalam lima syarat dalam perubahan APBDes. ”Jelas Agus

Yang fatalnya lagi, dokumen APBDes diduga telah terjadi perubahan lebih dari satu kali sehingga menabrak aturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 bahwa dokumen APBDes perubahan cuma dapat dilakukan satu kali tahun anggaran.

“Apakah perubahan APBDes sudah dimusyawarahkan bersama BPD dan masyarakat..?  Karena menurut regulasi proses perubahan APBDes sama dengan proses penyusunan.” Tegas Agus

Labih jauh, Ada beberapa desa yang perubahan APBDes yang berbeda dengan desa lainnya. Contohnya anggaran 50 juta + 10 juta untuk pembentukan Bumdes yang seragam nilainya di sembilan desa yang kami duga aitem pembelanjaannya disulap menjadi 10 juta sekian-sekian.

Sehingga Agus menilai,  Imbas dari perubahan APBDes ini berdampak pada berkurangnya volume kegiatan pisik dalam hal ini sarana dan prasaran desa karena harus memotong dana 50 juta ini untuk kegiatan Bintek dan studi banding. Sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak lagi memenuhi perencanaan awal desa.

Hingga saat ini pihaknya, masih mendalam motif. Pasalnya di Kecamatan Sampara  sarat dengan penyimpangan. Apa lagi terkait Dana Desa. Pasalnya, hingga memasuki tahun anggaran 2017 tidak satupun hasil Bintek Bumdes yang sudah direalisasikannya.” tutup Agus.

Laporan  :  Wawan
Editor     : Faiz