Beranda Lainnya Adventorial Perda Desa Adat, Ekspansi Kebudayaan Konawe

Perda Desa Adat, Ekspansi Kebudayaan Konawe

564
Ginal Sambari
Ketua Badan Kehormatan DPRD Konawe, Ginal Sambari. Penggagas Perda Desa Adat

ADVERTORIAL

Disahkannya Peraturan Daerah (perda) tentang Desa Adat menjadi bukti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dalam mengekspansi kebudayaan di Konawe sebagai pusat peradaban suku Tolaki di Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus menjadi aset bangsa Indonesia.

Pengesahan Perda Desa Adat ini bersamaan dengan pengesahan Perda lainnya pada desember lalu. Digadang-gadang, Perda Desa Adat ini bakal menjadi sentral pembangunan di Konawe khususnya kebudayaan dengan banyak manfaat yang bisa dirasakan saat penerapan dari Perda ini berjalan maksimal.

Kehadiran Perda Desa ini bakal menjadikan Konawe sebagai bagian dari daerah percontohan desa adat di Indonesia. Meluhu kini telah menjadi daerah adat yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan sebagai wilayah percontohan. Meski pencapaian ini tak diraih melalui Pemerintah Daerah Konawe (Pemda) ataupun DPRD, namun hal ini menjadi motivasi DPRD dalam mensukseskan Perda Desa Adat.

Rapat Penetapan Perda tahun 2016

Perda Desa Adat ini sendiri bakal menganut sistem kerajaan-kerajaan di Konawe pada masa absolut monarki, beberapa fungsi kepemimpinan dahulu bakal diterapkan lagi pada beberapa desa yang akan dipilih nanti, seperti pemimpin desa adalah Ana Motuo dan kepala kesehatan adalah Mbuuwai serta beberapa fungsi lain yang akan dibahas setelah desa adat ini berjalan.

Soal kriteria dalam pembentukan desa adat ini, Ketua Badan Kehormatan (BK), DPRD Konawe, Ginal Sambari mengatakan, penetapan sebuah wilayah menjadi desa adat tentunya akan melaui beberapa tahapan yang akan dirembukkan bersama oleh beberapa unsur seperti Pemda, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga-lembaga adat, akademisi, maupun unsur-unsur lain-lain yang menyangkut adat.

Dikatan Ginal pula, selain melalui beberapa tahapan tadi, adanya nilai-nilai kebudayan seperti peningggalan-peninggalan sejarah, cerita rakyat yang menyangkut Konawe keseluruhan, situs-situs budaya dan hal-hal yang harus dipertahankan lainnnya, menjadi prioritas penepatan wilayah tersebut untuk dijadikan Desa Adat.

Wakil Bupati Konawe dan Ketua DPRD Konawe
Wakil Bupati Konawe, Parinringi dan Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara dalam serah terima Perda

Ginal berkeyakinan, tatkala desa-desa adat ini sudah ditetapkan akan dengan sendirinya desa-desa lain meminta dibentuknya desa adat di desa mereka. Sebab hadirnya desa adat akan menjadikan Konawe sebagai pusat wisata desa adat di Indonesia dan akan meningkatkan perekonomian tiap daerah yang masuk desa adat.

Namun Ginal mengingatkan, kehadiran desa adat di desa-desa tidak akan sama sekali menganggu sistem pemerintahan di desa itu, sebab pemimpin-pemimpin desa adat hanya fokus pada kebudayaan di desa itu, bukan pada pemerintahan yang sedang dijalankan.

Ginal menjelaskan, untuk tahapan awal dalam pelaksanaan Perda Desa Adat ini, pembagiannnya melalui sistem empat gerbang yakni gerbang barat, timur, utara dan selatan, namun desa mana dari keempat gerbang ini belum bisa ditentukan karena spserti dari awal, perlu tahapan-tahapan dalam pembentukannya.

Kini, pelaksanaan Perda Desa Adat tinggal menunggu Peraturan Bupati (Perbup) sebagai acuan pelaksanaan. Selain itu, Perbup juga menjadi acuan dalam pelaksanaannya khususnya dalam pembiayaan. (**)