Beranda Lainnya Kesehatan Perekrutan Tenaga Perawat Desa Disinyalir Ada Pungli

Perekrutan Tenaga Perawat Desa Disinyalir Ada Pungli

402
Perawat Desa
Ilustrasi

Kampung Konawe
Unaaha, – Gerakan Satu Perawat Satu Desa kerjasama antara pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kini masuk tahap perekrutan calon. Indikasi adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam perekrutan ini santer terdengar dari para calon perawat.

Dugaan ini muncul akibat tidak sejalannya pernyataan pemerintah, bahwa dalam perekrutan tenaga perawat ini akan digratiskan namun dalam pelaksanaannya saat ini, biaya yang dikeluarkan calon-calon abdi ini mencapai jutaan rupiah.

Mashur, salah seorang calon tenaga perawat yang mengaku keberatan. Dirinya menuturkan, dalam pengurusan berkas calon perawat ini ia menghabiskan dana hingga Rp 800 ribu, biaya tersebut belum termasuk dengan dana pelatihan yang katanya besarannya hingga Rp 2,5 juta.

“Informasi awal yang kami dapat itu, persyaratan untuk calon perawat desa hanya STR, Rekomendasi Desa, dan Surat Keterangan Aktif, namun pihak PPNI sengaja menambahkan beberapa syarat lagi dengan biaya selangit” kata Mashur sembari memprotes saat ditemui, Senin, (13/3) lalu.

Mashur merasa keberatan dengan segala biaya yang timbul dikarenakan tidak sebandingnnya dengan upah yang akan mereka terima nantinya, dirinya merinci untuk biaya pengurusan Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI sebesar Rp 660 ribu, surat rekomendasi PPNI sebesar Rp 50 ribu, dan administrasi lainnya sebesar Rp 100 ribu. Sementara upah yang akan diberikan hanya Rp 1 juta.

“Di Konawe inikan ada 294 desa yang ikut program ini, jika dijumlah dengan baiaya perorangnya itu nilainya Rp 970 juta. Baru pemberkasan, belum lagi nanti kedepannya, mungkin masi ada lagi yang harus dibayar,” Imbuhnya.

PPNI sebagai pelaksana teknis pelaksanaan program ini tak mau tinggal diam, mereka balik menuding jika Dinas Kesehatan (Dinkes) lah yang mengetahui banyak proses perekrutan itu.

Seorang pengurus PPNI Konawe, Suratman mengatakan, PPNI hanyalah pendamping, soal teknis di lapangan seperti persyaratan merupakan keputusan Dinkes sebagai instansi tehnik.

Suratman juga mengakui, ada biaya yang timbul dalam perekrutan ini, seperti biaya administrasi yang harus diselesaikan oleh calon perawat dan ia mengklaim hal ini masih dalam batas wajar.

“Memang mereka diwajibkan memiliki NIRA, sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota PPNI, biaya pengurusan Nira sendiri sebesar Rp 620 ribu. dan biaya pelatihan sebesar Rp 2,5 juta,” kata Suratman disekretariat PPNI Konawe.

Kata dia, biaya tersebut diperuntukkan bagi calon perawat desa yang belum masuk keanggotaan PPNI, sehingga beberap orang merasa berat. Untuk anggota PPNI sendiri tidak terlalu banya mengeluarkan biaya sebab beberapa syarat telah ia miliki seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Nira, dan juga rekomendasi PPNI.

“Untuk pelatihan ini memang agak mahal, karena kita mendatangkan narasumber dari luar, nah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perawat yang akan ditempatkan di desa.“ tutup Suratman. (KS/Wawan)