Beranda Lainnya Pariwara Ruksamin : Kades dan Kepsek Harus Transparan Dalam Kelola Anggaran

Ruksamin : Kades dan Kepsek Harus Transparan Dalam Kelola Anggaran

192
Bupati Konut Dr.H.Ruksamin, M.si dan Wabup Konut, Rauf, S.Ag, Ketua DPR Konut Jefri Prananda saat memimpin rapat evaluasi di Aula Pemda Konut, Senin, (24/7)

PARIWARA

Bupati Konawe Utara (Konut) Dr. Ir H. Ruksamin, M.Si dan wakilnya Raup, S. Ag memimpin rapat evaluasi kerja para Kepala Desa (Kades) dan Kepala Sekolah (Kepsek) se- Kabupaten Konut di Aula Pemerintah Daerah (Pemda) Senin, (24/7).

Dalam sambutannya, Bupati Konut mengatakan, bahwa Dana Desa (DanDes) dan anggaran BOS akhir-akhir ini sering menjadi sorotan publik karena masalah hukum, untuk itu para Kades dan Kepsek diminta berhati hati dalam mengelola anggaran yang kini mencapai ratusan juta rupiah.

“Banyak Kades dan Kepsek yang tersandung dengan hukum dalam hal pengelolaan anggarannya, disebabkan minimnya pemahaman dan transparansi dalam mengelola anggaran tersebut.” kata Ruksamin dalam sambutannya saat memimpin rapat.

Bupati Konut itu juga menambahkan, bahwa para Kades dan Kepsek harus membangun keterbukaan dengan ruang public dalam mengelola anggaran sehingga menciptakan hubungan yang harmonis, baik hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat maupun kepala sekolah dengan orang tua murid.

“Kita jangan alergi terhadap kritikan, jangan alergi terhadap LSM atau wartawan, tapi kita harus bangun keterbukaan jika ingin bekerja dengan sebenar-benarnya.” ucap Ruksamin

Suasana depan kantor Pemda Konawe Utara

Ruksamin juga menyoroti para Kades yang terkesan menjaga jarak dengan Pemda Konut maupun pelaksana teknis di daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (DPMPd) Kabupaten Konut.

Ruksamin mengingatkan, agar jangan terlena dengan besaran anggaran yang mereka kelola sehingga mengesampingkan asas manfaat.

“Korupsi itu tidak hanya karena mengambil uang, tetapi korupsi juga terjadi karena salah penganggarannya.” kata Ruksamin.

Menurut Ruksamin, jika salah dalam perencanaannya tentu akan salah dalam penyalurannya, sehingga perlu dihadirkan pihak BPK, Kejaksaan maupun Kepolisian.

“Ini bertujuan agar anggaran negara tersebut benar-benar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam hal pengelolaan.” ujar Ruksamin.

Turut hadir dalam rapat itu, Ketua DPR Konut, Jefri Prananda Kadis BPMD Konut, Zulkarnain sinapoy, S.Sos, Kabag Humas Pemda Konut, Rahman Sorau, S.sos serta beberapa pejabat Pemda Konut lainnya.(**)