Beranda Ibu Kota Bea Cukai Kendari Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Bea Cukai Kendari Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

358
Pencanangan zona integritas kantor Bea Cukai Kendari menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

KENDARI, – Kantor Bea Cukai Kendari telah mencanangkan pembangunan zona integritas, guna mendorong terciptanya layanan kerja yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penerapa zona integritas ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan di lingkup jajaran kantor pelayanan Bea dan Cukai Kendari.

Pencanangan zona integritas Bea Cukai Kendari ini dihadiri Satuan Kerja Kantor Wilayah Bea Cukai Kendari, Instansi Pemerintahan lain yang bekerja sama dengan Bea Cukai serta Pengguna jasa di lingkungan wilayah kerja Bea Cukai Kendari.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Kendari, Denny Benhard Parulian mengatakan, kegiatan pencanangan ini merupakan langkah awal  untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Pembangunan zona integritas ini bertujuan meningkatkan pelayanan serta pengawasan kepada pengguna jasa,” kata Denny dalam sambutannya pada acara pencanangan zona integritas di kantor Bea dan Cukai Kendari, Rabu (27/2/2019.)

Zona integritas ini sendiri dijelaskan Denny adalah pelayanan melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan berbagai inovasi mempunyai tujuan untuk membangun.

Kerjasama semua pihak pun, disampaikan Denny merupakan kunci kesuksesan menuju WBK dan WBBM seperti diharapkan.

“Zona integritas ini membutuhkan komitmen antar pihak dan berbagai elemen termasuk masyarakat. Adanya komitmen bersama ini adalah kekuatan dalam menciptakan layanan yang transparan dan akuntabilitas,” kata Denyy dalam sambutannya pada peresmian zona integritas Bea Cukai Kendari,

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari perwakilan Ombudsman wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ikut hadir dalam pencanangan zona integritas pelayanan kantor Bea Cukai Kendari.

Ombudsman menilai ini sebagai langkah positif oleh instansi pelayanan publik yang semestinya dapat dilakukan di semua badan pelayanan umum. (Eko)