Beranda Kampung Politik Dianggap Ilegal, Berlian Murni dan Berhijrah Sepakati Pembatalan Pilkada Konawe

Dianggap Ilegal, Berlian Murni dan Berhijrah Sepakati Pembatalan Pilkada Konawe

8323
Calon Bupati Konawe nomor urut 2, H Litanto (tengah) saat menggelar konfrensi pers bersama perwakilan nomor urut 3, Muh Hajar (kanan) saat menggelar jumpa pers di Kendari.

KONAWE, – Pasangan calon bupati Konawe nomor urut 2 dan 3, H Litanto – Hj Murni Tombili dan H. Irawan Laliasa – Adi Jaya Putra menyepakati pembatalan tahapan Pilkada Konawe 2018.

Permintaan pembatalan ini meliputi segala bentuk termaksud hasil pengambilan suara yang dilaksanakan 27 Juni 2018 lalu.

Sikap ini diambil menyusul adanya temuan terkait ketidaksahan tahapan Pilkada akibat cacat hukum. Akibat adanya 2 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe yang tidak lagi punya kewenangan penyelenggaraan.

Sehingga, tahapan Pilkada Konawe 2018 dianggap keduanya cacat hukum dan tak bisa diterima sebuah sebuah putusan. Olehnya secara umum tahapan harus di ulang.

Hasil ini usai dikeluarkannya putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) Kendari melalui putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 551/K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015 jo MA No. 13/K/TUN/2016.

Dimana dalam putusan itu, dua komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 yakni Ulil Amrin dan Abdul Hasim sudah tidak sah dalam menjalankan tugas di KPU Kabupaten Konawe.

Calon Bupati nomor urut 2, H Litanto menyebutkan, karena sudah cacat hukum, maka tahapan yang dilaksanakan atas keputusan kedua komisioner dimaksud cacat hukum dan harus dibatalkan.

“Karena Cacat demi hukum dan harus dibatalkan demi keadilan hukum,” ujar Litanto, Jumat (29/6/2018) saat menggelar jumpa pers di Kendari.

Ketua tim pemenangan nomor urut 2, H Mustaring pun mengatakan, kondisi ini baru diketahui pihaknya usai proses Pilkada usai, sehingga pihaknya ikut mendukung putusan dan menyatakan menolak proses Pilkada yang terjadi.

“Kami baru tahu nanti 28 Juni malam. Untuk itu demi keadilan maka kami menempuh jalur ini, Pilkada Konawe Ilegal dan harus dibatalkan,” tuturnya.

Perwakilan calon bupati nomor urut 3, Muh. Hajar menyatakan, harusnya dengan putusan ini Ulil Amrin dan Abdul Hasim mestinya telah diganti oleh KPU Provinsi Sultra dan KPU Kabupaten Konawe.

“KPU Sultra dan bahkan Bawaslu Sultra terkesan membiarkan, dan untuk itu kami akan melapor ke pusat, KPU RI, Bawaalu RI dan DKPP,” ujarnya.

Kini kedua paslon itu telah membuat surat laporan ke Bawaslu terkait permintaan pembatalan proses Pilkada.

Mereka berjanji akan mengawal proses ini dengan baik hingga dikeluarkannya putusan baru. (Red)