Beranda Ragam Cacat Prosedur, Pengurus Formatur Karang Taruna Konawe Tolak Hasil TKD

Cacat Prosedur, Pengurus Formatur Karang Taruna Konawe Tolak Hasil TKD

193
Ketua Formatur Karang Taruna Konawe periode 2014-2019, Ujung Lasandara (kiri) dan Wakil Ketua I Karang Taruna Konawe, Sukri Tahir.
Ketua Formatur Karang Taruna Konawe periode 2014-2019, Ujung Lasandara (kiri) dan Wakil Ketua I Karang Taruna Konawe, Sukri Tahir.

UNAAHA, – Pengurus formatur Karang Taruna masa bakti 2014-2019 yang diketuai Ujung Lasandara menolak Temu Karya Daerah (TKD) yang dilaksanakan 21 Agustus lalu. Prosedur pelaksanaan TKD pun dianggap cacat prosedur karena tak memenuhi syarat pelaksanaan TKD.

Kepengurusan Ujung Lasandara seperti tertuang dalam SK Karang Taruna Konawe yang ditandatangani Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa baru akan berakhir pada 29 Oktober 2019 mendatang, sehingga TKD yang dilaksanakan dan melahirkan ketua baru cacat hukum.

Ujung Lasandara mengatakan, TKD harusnya dilaksanakan oleh kepengurusan lama menjelang masa berakhirnya masa bakti. Untuk itu, apa yang dilaksanakan oleh caretaker tak bisa dianggap sebagai pengurus yang sah karena kepengurusan sebelumnya belum berakhir.

Adapun keberadaan caretaker juga menjadi cacat, karena menurut Ujung, caretaker bisa ditunjuk jika pengurus sebelumnya berakhir masa baktinya atau pengurus tak menjalankan fungsinya lagi.

“Jika alasan penyelenggaraan TKD ada caretaker, jelas ini cacat, sebab alasan keberadaan caretaker tidak penuhi aturan organisasi bahkan adanya caretaker kami tidak tahu itu. Persoalan lainnya jika benar harus ada caretaker, kenapa harus di akhir masa jabatan kami,” kata Ujung dalam keterangan persnya, Jum’at malam (23/8/209) di salah satu warkop di kota Unaaha.

Sementara itu, Wakil Ketua I, Sukri Tahir menyatakan, bukan hasil TKD yang menjadi masalah namun mekanisme penyelenggaraan yang cacat prosedur. Terlebih, keberadaan caretaker tidak subtansi dengan keberadaan mereka yang masih aktif melaksanakan kegiatan organisasi.

Untuk itu, Sukri menyayangkan adanya keputusan pengurus karang taruna provinsi oleh ketua OKK yang menyimpulkan penyelenggaraan TKD baru ini penuhi aturan organisasi. Padahal dari segala aspek dinilai sudah sangat cacat hukum.

“Jika memang ada TKD maka siapa yang menjadi panitia dan pesertanya, lalu siapa yang melakukan pemilihan. Sebab yang bisa melakukan pemilihan ya pengurus masa ini, diluar itu maka itu jelas cacat prosedur,” ujarnya.

Dari sisi kegiatan, Sukri menjelaskan, pengurus masa kini pun masih aktif melakukan kegiatan seperti kerjasama organisasi sosial tingkat kecamatan dan kelurahan, turut dalam kegiatan 17 Agustus bahkan bersama KNPI Konawe berkolaborasi menggelar kegiatan sosial.

Sementara kegiatan tahunan ada kejuaran bulu tangkis Werikati Cup. Ini dilakukan sudah 2 tahun dan diselengarakan lagi tahun ini di Kecamatan Wawotobi. Dengan ini, mengenai kevakuman organisasi sudah terbantahkan dengan sendirinya.

Untuk pergantian pengurus yang sah, Sukri mengaskan akan tetap melaksanakan TKD yang lebih formal berdasarkan AD/ART organisasi. Pelaksanaanya akan dilakukan pada Oktober 2019 mendatang yaitu diakhir masa jabatan mereka.

“Memang kita sudah bersiap (melaksanakan TKD). Jadi tetap kita laksanakan TKD juga tapi itu dilakukan di akhir masa jabatan. Terlepas dari siapa yang benar yang jelas sampai kini kami masih pengurus yang sah,” tegas Sukri.

Diagendakan, pengurus formatur Karang Taruna Konawe akan menemui Kadis Sosial sebagai leading sektor karang taruan dalam waktu untuk membahas persoalan ini. Untuk tingkat provinsi juga akan dilakukan hal serupa. (Red)