Beranda Kampung Sultra Di VDNI Morosi, TKA Diupah Rp25 Juta, Supir Lokal Rp2,5 Juta

Di VDNI Morosi, TKA Diupah Rp25 Juta, Supir Lokal Rp2,5 Juta

458
PT. VDNI
Para buruh angkutan PT VDNI Morosi saat diterima Komisi VI DPRD Provinsi Sultra, usai menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi Sultra.

KENDARI, – Protes pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe terjadi Senin (11/2/2019) di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menemui komisi VI.

Protes itu terkait adanya selisih upah yang dinilai cukup besar antar para pekerja khususnya dibidang driver atau pengemudi antar driver Tenaga Kerja Asing (TKA) dan para driver lokal.

Protes ini dilakukan langsung oleh puluhan driver alat berat PT VDNI Morosi yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Buruh (Lembur) Sulawesi Tenggara.

Direktur Eksekutif Lembur, Sugianto Fara dalam orasinya mengatakan, ada keberpihakan dalam hal pengupahan di kalangan para buruh khususnya antar buruh TKA dan buruh lokal.

Dimana ada selisih yang cukup jauh dalam besaran upah bulanan antar buruh TKA dan lokal meski punya beban kerja yang sama.

“Upah operator atau sopir angkutan alat berat lokal hanya mendapat digaji bulanan sebesar Rp2,5 juta sementara TKA diupah Rp25 juta atau 10 kali lipat upah buruh lokal,” ungkap Sugianto dalam orasinya.

Tak sampai disitu, diungkapkan lagi Sugianto, bahwa nasib para buruh lokal sangat rentan terutama soal pemutusan kerja dimana pekerja lokal sangat mudah untuk di PHK oleh manajemen perusahaan.

Yang mana, terang dia, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan kondisi tersebut, Sugianto meminta agar DPRD Provinsi Sultra segera mengambil tindakan untuk dilakukan hearing guna menyelesaikan persoalan ini.

Aksi unjukrasa ini kemudian diterima oleh sejumlah anggota komisi VI DPRD Provinsi Sultra. Hasilnya mereka berjanji tindaklanjuti dalam upaya mengfasilitasi tuntutan yang disuarakan.

Dengan mengupayakan pertemuan dari pihak terkait seperti manajemen perusahaan PT VDNI, Imigrasi dan juga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) terkait legalitas pekerja asing, serta BPJS Ketenagakerjaan atas potongan upah karyawan yang telah dibayarkan sebagai premi bulanan. (Eko)