Beranda Kampung Sultra DPRD Konawe Bersikap soal ADD, Ardin: Kalau Belum Dibayar Bakar

DPRD Konawe Bersikap soal ADD, Ardin: Kalau Belum Dibayar Bakar

830
Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin bersama anggota lainnya dan para ketua komisi saat menggelar jumpa pers di ruang Wakil Ketua I.
Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin bersama anggota lainnya dan para ketua komisi saat menggelar jumpa pers di ruang Wakil Ketua I.

UNAAHA, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat internal anggota membahas realisasi pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, Kamis (30/4/2020).

Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin mengatakan sikap ini secara resmi dikeluarkan DPRD Konawe untuk mendesak Pemda Konawe membayarkan ADD selama 18 bulan sejak 2018 hingga 2020 sesegera mungkin.

Dikatakan, efek dari pembayaran ADD ini juga akan membantu daerah dalam mengurangi defisit. Selain itu, para aparat desa juga akan mereka terbantu karena honornya dibayarkan.

Ardin lalu mengultimatum, DPRD memberikan waktu kepada Pemda Konawe paling lambat sebelum masuk lebaran. Paling tidak mengurangi dari kewajiban sebelumnya.

“Kalau memang Pemda sampai lebaran belum ada realisasi silahkan mayarakat bereaksi, bakar ini daerah kalau perlu. Kita tegas soal ini,” kata Ardin saat menggelar konfrensi pers usai rapat anggota.

Ardin menegaskan, akan segera melayangkan surat hasil rapat mereka ke pihak Pemda paling lambat Senin mendatang. Selain itu, DPRD juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan BPKAD soal pelaksanaan pembayaran.

Ardin pun mengingatkan agar Pemda tidak lagi membuat janji seperti sebelum-sebelumnya. Ia ingin agar pembayaran ADD 297 itu harus dilaksanakan.

Ardin pun menyinggung anggaran, menurut dia harusnya ADD ini telah dibayarkan jauh hari, sebab sumber anggaran ADD ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang anggaran telah disediakan dalam APBD 10 persen.

“Tidak ada alasan tidak bayarkan. Ada anggaran di pembiayaan yang menjadi utang daerah. Harus dibayarkan karena itu hibah wajib. Tidak bisa beralasan. Intinya pemerintah harus bayarkan,” ujar Ardin.

Ardin pun mengaku, jika sikap DPRD menegur dan mendesak Pemda Konawe karena selama ini Pemda terlihat tidak ada reaksi. (Red)