Beranda Lainnya Lipsus Genjot PAD dari VDNI, Pemda Sasar Pajak Penerangan dan Pemeriksaan Kesehatan

Genjot PAD dari VDNI, Pemda Sasar Pajak Penerangan dan Pemeriksaan Kesehatan

135
VDNI
Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty (kanan) saat bertemu perwakilan PT VDNI, Mr. Yin (tengah) soal tunggakan pajak dan retribusi senilai Rp24 Miliar, Senin (19/8/2019) sore.

UNAAHA, – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mulai menggenjot penerimaan pajak dan retribusi di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Ada dua sektor yang sudah dalam tahap negosiasi oleh Pemda untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe, yakni pajak penerangan jalan (PPJ) dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja asing (TKA) di VDNI.

Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty mengatakan, penerimaan pajak dari penggunaan daya listrik sudah diatur dalam undang-undang seperti halnya penerimaan daerah bukan pajak yaitu biaya pemeriksaan TKA di VDNI.

Soal PPJ, menurut Cici ketentuan ini sudah diketahui juga oleh pihak VDNI dan menyanggupinya. Oleh pertemuan dengan perwakilan VDNI, Mr Yin Senin (19/8/2019) turut membahas soal ini dan akan segera dihitung berapa nominal yang akan diterima daerah.

“Dalam undang undang disebutkan 1,5 persen dari pemakaian daya itu akan disetorkan ke kas daerah dan mereka (VDNI) sanggupi. Soal nominal pasti penerimaan kita dari sini, masih akan kita hitung,” katanya.

Oleh VDNI disampaikan Cici, sudah merespon ketentuan ini dan berjanji akan menyetorkan jumlah pemakaian daya sejak VDNI beroperasi di Morosi hingga kini.

Untuk biaya pemeriksaan kesehatan, diterangkan Cici, aturan ini sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Konawe dengan asumsi per orang TKA dikenakan biaya Rp1,5 juta dengan waktu 6 bulan sekali pemeriksaan.

Sehingga, potensi penerimaan daerah dari pemeriksaan kesehatan mencapai Rp1,1 miliar.

Kendati, pihak VDNI meminta waktu kepada Pemda untuk mengkaji dulu permintaan ini dan belum menyepakati soal harga ini.

“Sudah kita sampaikan ke pihak VDNI dan mereka masih akan kaji karena bagi mereka itu terlalu tinggi. Yang jelas nominal dalam Perbup itu sudah tetap jadi tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Cici menjelaskan, Pemda sendiri memberikan VDNI waktu untuk konfirmasi biaya ini hingga oktober, jika belum ada maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara paksa. Terlebih, aturan ini sudah memiliki ketetapan hukum.

“Kita tunggu kesiapan Virtue sampai bulan sepuluh (Oktober) tapi yang pasti ini wajib.”

“Harusnya enam bulan sekali tapi karena ini sudah semester dua jadi kita lakukan yang sekarang dulu, setelah itu baru tahun depan lagi,” ujarnya.

Untuk jumlah TKA, Cici menyampaikan ada sekira 750 orang di VDNI, meski diakuinya jumlah ini tak cocok dengan data Dinas Tenaga Ketenagakerjaan yang menyebut ada sekira 1300 namun di awal akan memeriksa 750 TKA dulu sambil mencocokkan data. (Red)