Beranda Lainnya Sosbud Gerakan Perempuan Buruh Migran Konawe dalam Mendorong Kedaulatan Perempuan

Gerakan Perempuan Buruh Migran Konawe dalam Mendorong Kedaulatan Perempuan

82

Hari Perempuan Buruh Migran diperingati setiap 18 Desember 2020 sebagai peringatan perjuangan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan di berbagai bidang.  

Solidaritas Perempuan Kendari sebagai organisasi yang selama ini konsisten dalam membangun, memperluas dan memperkuat gerakan perempuan, tentunya turut memperingati Hari Perempuan Buruh Migran sebagai peringatan terhadap perjuangan yang masih terus dilakukan.

Kali ini Solidaritas Perempuan Kendari mengusung tema “Memperkuat Gerakan Feminist Perempuan Buruh Migran Konawe dalam  Mendorong Perlindungan dan Kedaulatan Perempuan” untuk menyuarakan berbagai bentuk penindasan yang dialami perempuan nelayan atau pesisir, perempuan buruh migran, perempuan petani, perempuan miskin kota, perempuan adat, maupun perempuan yang hidup dan tinggal di wilayah kebijakan diskriminatif, baik akibat sistem sosial maupun sistem negara.

Peringatan Hari Perempuan Buruh Migran diperingati dengan melakukan temu perempuan bersama perempuan akar rumput di 7 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe.

Hari Perempuan buruh migran merupakan momen bagi perempuan untuk melawan segala diskriminasi yang dialami perempuan yang selama ini tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara perempuan sangat dekat dengan sumber daya  alam yang ada.

Solidaritas Perempuan mengajak seluruh perempuan Indonesia khususnya perempuan Buruh Migran Konawe untuk bergerak melawan segala bentuk penindasan, ketidakadilan dan sistem patriarki yang terus meminggirkan perempuan.

Melalui temu perempuan dalam memperingati Hari Perempuan Buruh Migran ini, Solidaritas Perempuan mengajak masyarakat terutama perempuan untuk berjuang dan keluar dari penindasan, serta bersama-sama menuntut  negara untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak dan kedaulatan perempuan.

Berbagai kasus pelanggaran hak PBM dalam proses migrasi, menunjukan bahwa perempuan dan kelompok marginal masih mengalami penindasan di berbagai aspek kehidupan.

Sistem sosial dan sistem negara yang patiarki telah mengontrol tubuh, pikiran, hasil kerja, sumber pangan dan sumber kehidupan perempuan, sehingga perempuan dipinggirkan dan terpinggirkan dari berbagai sistem termasuk dalam pengambilan keputusan dari rumah tangganya, lingkungan masyarakat maupun oleh Negara.

Sistem penindasan perempuan, baik yang dilakukan sosial maupun negara, telah menjadikan perempuan kehilangan kedaulatannya untuk menentukan hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Lemahnya sistem Negara juga turut mendukung perempuan menjadi kelompok yang rentan  terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak terhadap perempuan.

Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan Buruh Migran hampir terjadi pada setiap tahunnya, Solidaritas Perempuan Kendari menangani beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya, dan sebahagian besar adalah Perempuan Buruh Migran. Mayoritas kasus yang ditangani adalah pemalsuan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, hilang kontak dan trafficking.

Kasus-kasus lainnya adalah gaji tidak dibayar, penelantaran oleh perusahaan, meninggal dunia dan pengancaman bagi perempuan Buruh Migran.

Masing-masing wilayah pengorganisasian SP Kendari memiliki kondisi spesifik yang berbeda-beda terkait Buruh Migran, baik kasus-kasus yang terjadi maupun mekanisme penanganan kasus dan upaya mendorong perlindungan Buruh Migran.

Sementara itu, Solidaritas Perempuan terus melakukan pengorganisasian di wilayah-wilayah di antaranya Desa Dunggua, Wukusao, Lalohao, Tawarolondo, Hudoa, Kelurahan Konawe, dan Kelurahan Bongguosu.

Tercatat 358 PBM telah berjuang bersama SP Kendari dalam mengidentifikasi persoalan, serta melakukan advokasi terkait perlindungan kepada pihak  pemerintah desa/kelurahan maupun tingkat kabupaten untuk mendampingi Perempuan Buruh Migran dalam mengakses keadilan dan memperjuangkan hak-haknya.

Penguatan kapasitas juga diperlukan untuk mengintegrasikan strategi penanganan kasus dengan pengorganisasian, advokasi, dan kampanye, termasuk untuk melakukan kampanye dalam mendorong dukungan publik luas terhadap gerakan PBM dan keluarganya.

Adapun tujuan peringatan ini untuk memperkuat kesadaran kritis dan inisiatif kolektif pemimpin perempuan buruh migran dan anggota keluarganya sehingga berdaulat dan terorganisir sebagai gerakan politik feminis dalam mendorong sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan buruh  migran dan anggota keluarganya.

Kedua, meningkatkan pemahaman tentang hak-hak Perempuan Buruh Migran dan keluarganya. Ketiga, menyarakan berbagai situasi dan ketidakadilan PBM dan keluarganya dalam upaya pencapaian kedaulatan perempuan kepada masyarakt Konawe maupun publik luas.

Terakhir, mendorong keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PBM dan keluarganya.

Adapun hasil yang diharapakan yaitu 50 perempuan buruh migran, pemimpin menguatkan kapasitas dan mengorganisir perempuan buruh migran dan anggota keluarga di 7 desa/kelurahan Kecamatan Konawe untuk mendorong  sistem perlindungan hak perempuan buruh migran.

50 perempuan buruh migran, pemimpin perempuan meningkat pemahamannya tentang hak-hak Perempuan Buruh Migran dan keluarganya, publik luas serta masayarakat Konawe secara bersama-sama menyuarakan dan mendukung gerakan perempuan PBM dan keluarganya dalam menyuarakan situasinya pemerintah desa dan atau kelurahan menerima usulan perempuan dan berkomitmen mendiskusikan persoalan perempuan di wilayahnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Jum’at 18 Desember 2020 di Kantor Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Unaaha. Adpaun pemateri Kepala Desa/Lurah, Perempuan Buruh Migran, Ketua Solidaritas Perempuan Kendari. Moderator Imelda Laugi.

Adapun peserta dihadiri 45 orang yakni dari Desa Hudoa, Kelurahan Konawe, Kelurahan Bungguosu, Desa Wukusao, Dunggua, Lalohao, Tawarolondo, Perwakilan Kordes, BEK SP Kendari, aparat desa/kelurahan. (*)