Beranda Kampung Sultra Kejari dan PN Unaaha Diminta Tuntaskan Perkara PT Naga Bara Perkasa Tanpa...

Kejari dan PN Unaaha Diminta Tuntaskan Perkara PT Naga Bara Perkasa Tanpa Diskriminasi

424

UNAAHA, – Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Forum Perhimpunan Pemuda Pemerhati Sultra (FP3 Sultra) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Konawe dan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, menuntut penuntasan perkara PT Naga Bara Perkasa (NBP) secara berkeadilan dan tanpa diskriminasi, Selasa (4/8/2020).

Orator aksi, Hendrawan Oceng pada orasinya menyampaikan agar penegakan hukum dijalankan secara proporsional khususnya terhadap para karyawan yang saat ini ikut diadili di meja persidangan. Jangan sampai keenam karyawan itu menjadi tumbal dalam perkara penambangan ilegal ini.

Dalam orasinya lagi, Hendrawan meminta agar enam buruh yang diperkarakan dalam kasus itu segera dibebaskan. Sebabnya, ia menilai posisi para pekerja hanya korban dari kesalahan pihak PT NBP yang menerobos hutan lingdung tanpa izin.

“Mereka hanya buruh yang sedang mencari nafkah untuk keluarga mereka di rumah yang tidak tahu apa-apa tentang status lahan yang mereka olah,” kata Hendrawan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sukri menegaskan aksi mereka sebagi dukungan terhadap pihak Kejaksaan maupun pengadilan agar mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa memandang siapapun otak di balik perkara.

Sukri menegaskan agar jaksa atau hakim bisa mengadili orang-orang yang terlibat dalam perkara itu. Ia juga menekankan agar pihak kejaksaan maupun pengadilan tidak bermain-main dalam penuntasan perkara.

Ada empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu yakni mendesak PN Unaaha untuk segera menuntaskan kasus PT NBP, mendesak kejaksaan dan pengadilan untuk membebaskan para pekerja yang saat ini diadili, mendesak kejaksaan untuk teliti daam menangai perkara ini.

“Tuntutan terakhir mendesak kepada kejaksaan dan pengadilan untuk berlaku seadil-adilnya tanpa ada diskriminasi yang akan menguntungkan pihak Direktur PT NBP yang juga saat ini disidangkan dan merugikan para karyawan,” ucap Sukri saat membacakan tuntutan massa aksi.

Di kantor Kejaksaan Konawe, massa aksi diterima perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha yaitu Kasi Pidana Umum (Pidum), Gideon Gultom, SH dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Bustanil N. Arifin, SH. Untuk di kantor PN Unaaha, massa aksi diterima langsung Kepala PN, Febrian Ali, SH., MH.

Di kantor kejaksaan, Sukri pun mempertanyakan pasal yang dikenal pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memperkaran PT NBP, dijawab oleh Kasi Pidum, Gideon Gultom, SH yaitu pasal 89 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H).

Pernyataan Kasi Pidum ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar di beberapa media daring jika pasal yang disangkakan adalah pasal 87 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H).

Sementara, Kepala PN, Febrian Ali mengatakan kepada masa aksi bahwa terkait kasus PT MBP itu masih dalam proses persidangan.

“Kami Pihak pengadilan tidak bisa menyatakan para terdakwa tersebut bersalah atau tidak, karna proses persidangan itu masih panjang, dan tentu saja majelis hakim masih meneliti berkas perkara dengan segala proses persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

“Kalau saja nanti penuntut sebagai jaksa yang mewakili negara tidak bisa membuktika dakwaannya tentu saja konsekuensinya dakwaan bebas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PT NBP disangkakan melakukan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ada tujuh tersangka yang diamankan salah satunya adalah Direktur Utama PT NBP Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya yakni Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenam merupakan operator alat berat excavator di PT NBP. (Red)