Beranda Ragam Kepala Desa Amesiu Dipolisikan Warganya Soal Dana Desa

Kepala Desa Amesiu Dipolisikan Warganya Soal Dana Desa

314
DESA AMESIU - Forum Masyarakat Desa Amesiu usai melaporkan dugaan kerugian Dana Desa Amesiu.
DESA AMESIU - Forum Masyarakat Desa Amesiu usai melaporkan dugaan kerugian Dana Desa Amesiu.

UNAAHA, – Sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, secara resmi melaporkan Kepala Desa (Kades)-nya ke pihak kepolisian Polres Konawe, Senin (30/12/2019) atas dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa.

Laporan dugaan indikasi kerugian keuangan dana desa tahun 2018 ini sudah diterima pihak penyidik sebagai bentuk aduan dan telah diberi surat tanda terima pengaduan.

Ada tiga pokok aduan Forum Masyarakat Desa Amesiu. Pertama, program sengnisasi, kedua pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan ketiga pembuatan deker plat.

Jumardin, salah satu penerima manfaat sekaligus tim pelaksana kegiatan mengatakan, untuk program sengnisasi ada dua masalah dalam pelaksaannya. Pertama, pembayaraan harian orang kerja (HOK), dan kedua pembagian seng yang tidak tercukupi.

Untuk HOK, dalam rencana anggaran biaya pemasangan seng untuk penerima bantuan sengnisasi disebutkan besarannya Rp1,5 juta. Lalu pembagian seng, jumlahnya tidak sesuai yang dalam rencana anggaran.

“Jumlah penerima sengnisasi 36 orang. Untuk HOK yang harusnya Rp1,5 juta tapi hanya diberikan Rp300 ribu saja, bervariasi, ada juga yang Rp200 ribu bahkan ada yang belum dikasih,” beber Jumardin ditemui usai membuat laporan di Polres Konawe bersama Forum Masyarakat Desa Amesiu.

“Kalau seng, setahu kami harusnya itu 70 lembar tapi diberikan tidak penuh, ada yang 48 lembar ada juga hanya 20 lembar,” lanjut Jumardin menjelaskan.

Untuk diketahui, pembagian seng ini dibarengi dengan pemberian biaya kerja atau HOK. Namun menurut pengakuan mereka, hal ini tidak pernah disampaikan sebelumnya. Sehingga, dana yang mereka terima saat diberikan bantuan seng diterima saja sesuai besaran yang diberikan.

Surat tanda terima aduan Forum Masyarakat Desa Amesiu tentang Indikasi Kerugian Dana Desa Amesiu.
Surat tanda terima aduan Forum Masyarakat Desa Amesiu tentang Indikasi Kerugian Dana Desa Amesiu.

Sementara, Semuel sebagai pengadu dan tokoh masyarakat di Desa Amesiu menuturkan, banyak persoalan yang terjadi pada program sengnisasi ini. Dari jumlah seng yang dibagi, pembayaran HOK yang tak sesuai, hingga penggunaan dana desa yang terkesan ditutupi.

Masalah lain soal penerimaan seng, kata Semuel, masyarakat penerima bantuan tidak pernah memberikan persetujuan atas bantuan yang telah terima.

Padahal menurutnya, dalam laporan penggunaan harusnya penerima menandatangani bukti penerimaan, tapi pada akhirnya anggaran dana desa 2019 tetap dicairkan. Atas inilah dugaan lainnya muncul, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan penerima.

“Kami berharapnya penegak hukum tegakkan keadilan. Karena persoalan ini merugikan masyarakat banyak. Kami minta agar penegak hukum dapat menilai sesuai fakta di lapangan dan memutuskan dengan adil untuk masyarakat,” kata Semuel.

Secara menyeluruh, Semuel mengkritik pola pemerintahan di Desa Amesiu saat ini. Sebab, keterbukaan informasi pengelolaan dana desa di Amesiu dikatakan tidak ada. Termaksud musyawarah desa yan terbilang tak ada.

Selanjutnya, sambung Semuel, masalah BUMDes. Ia menyebut, BUMDes Amesiu jalan ditempat. Bahkan, penggunaan dananya juga tak pernah diketaui masyarakat.

“Intinya, kami inginkankan ada sanksi yang diberikan, supaya ada efek jera. Agar masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan yang ada di desa,” ujar Semuel. (Red)