Beranda Kampung Politik Ketua KPUD Konawe Angkat Bicara Soal Anggaran Pilkada

Ketua KPUD Konawe Angkat Bicara Soal Anggaran Pilkada

432
Ketua KPUD Konawe, Sarmadan
Ketua KPUD Konawe, Sarmadan

Kampung Konawe

Unaaha, – Menyangkut tingginya anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konawe yang mencapai Rp. 54,9 Milliar dengan pembagian 2017 sebesar Rp. 15 Miliyar dan 2018 sebanyak Rp. 39,9 Miliyar, ditanggapi Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe, Sarmadan.

Ketua KPUD Konawe, Sarmadan mengatakan, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Pilkada Konawe disebabkan oleh beberapa objek penganggaran. Antara lain, terkait anggaran honorarium penyelenggara. Dalam hal ini, KPUD bersama unsur sekretariatnya dan badan ad hoc.

Khusus untuk badan ad hoc kata dia, jumlahnya sangat banyak. Untuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) saja, akan tersebar di 27 kecamatan di Konawe. Masing-kelompok PPK terdiri atas 5 orang. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebar di 352 desa dan kelurahan. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Sementara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan tersebar di 501 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing TPS terdiri atas 9 orang.

“Kalau dijumlahkan semua penyelenggara dari badan ad hoc, totalnya mencapai tujuh ribuan. Makanya biaya yang dibutuhkan untuk honorariumnya cukup besar,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Terkait honor lanjut Sarmadan, juga mengalami peningkatan hampir 100 persen persen. Hal itu juga sudah sesuai yang disyaratkan dari pihak kementerian keuangan. Sebagai contoh, honor PPK yang sebelumnya hanya Rp1 Jutaan, kali ini naik antara Rp1,6 sampai Rp1,8 juta. Sehingga kata Sarmadan, hal itu membuat anggaran honorarium menjadi lebih besar.

Selanjutnya kata Sarmadan, tingginya anggaran Pilkada juga dikarenakan besarnya biaya bahan dan alat peraga kampanye. KPU mengestemasikan, lima kandidat yang akan bertarung. Jumlah bahan dan alat peraga itu juga yang dinilainya membuat anggaran bengkak.

“Alat peraga semisal baliho kandidat misalnya, biayanya ditanggung oleh ABPD berdasarkan yang telah disepakati dalam NPHD. Dan baliho-baliho itu akan disebar di setiap desa dan kelurahan. Anggaran untuk ini pun cukup besar,” terangnya.

Sarmadan berharap, publik basa memahami hal tersebut. Ia sendiri bersama anggota komisioner lainnya, kata dia, akan selalu berusaha melakukan efisiensi dalam penganggaran.

“Kita akan tetap berusaha melakukan efisiensi dalam proses pelaksaan Pilkada,” tandasnya. (KS/Red)