Beranda Kampung Hukrim Kuasa Hukum Fachry Tegaskan Siap Hadapi Proses di Bawaslu

Kuasa Hukum Fachry Tegaskan Siap Hadapi Proses di Bawaslu

85
Kuasa hukum Fachry Paglevi Konggoasa, Muhammad Ikbal saat memberikan keterangan usai pemeriksaan di Bawaslu Konawe.

UNAAHA, – Hari ini, Jum’at (1/2/2019), Caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Sultra, Fachry Pahlevi Konggoasa didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Ikbal, SH MH penuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe.

Fachry hadir di kantor Bawaslu Konawe untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta dugaan melakukan pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

Kuasa hukum Fachry, Muhammad Ikbal mengatakan, kehadiran kliennya sebagai bentuk koperatif. Ia pun menegaskan, siap menghadapi seluruh proses yang saat ini sedang berjalan.

Terkait temuan, Ikbal membenarkan jika kliennya diperiksa atas dugaan pelanggaran bagi-bagi sembako dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK),

Meski, diungkapkan Ikbal, berdasarkan dalam surat pemanggilan klarifikasi tidak disebutkan ada persoalan tentang pemasangan APK.

“Secara spesifik, menurut panggilan kami tidak ada persoalan pemasangan APK, tertulis hanya permintaan keterangan pembagian sembako dan materi lainnya,” kata Ikbal.

Diakui Ikbal, soal dugaan pelanggaran pemasangan APK memang cukup membingungkan kliennya, seperti salah satu kecamatan yang dalam periksaan ada dilaporkan namun tidak diakui kliennya.

Selanjutnya, diungkapkan Ikbal, dalam pemeriksaan, kliennya menerima pertanyaan sekira 20-an pertanyaan dalam setiap laporan.

Soal pengakuan Bawaslu atas terpenuhinya syarat Formil dan Materil atas kliennya, Ikbal menyerahkan ke Bawaslu hasil kajian itu.

“Kami serahkan ke Bawaslu untuk menilai, kami sudah menggunakan hak klarifikasi kami, dari situ silahkan teman-teman Bawaslu menilai secara hukum apakah memenuhi atau tidak,” kata Ikbal.

Lebih jauh, Ikbal menegaskan menyerahkan semua persoalan yang dijalani kliennya itu ke proses hukum yang berlaku.

“Kami tidak ingin masuk ke persoalan pokok perkara. Biarkan proses ini berjalan sebagaimana proses hukum yang berlaku,” pungkas Ikbal. (Red)