Beranda Lainnya Pariwara Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Konawe ke Sejumlah Tambang Pasir

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Konawe ke Sejumlah Tambang Pasir

57
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Konawe ke sejumlah tambang pasir di kecamatan Konawe.

PARIWARA
Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten berkomitmen lingkungan untuk keberlangsungan sumber daya alam yang terkendali. Termaksud mengendalikan segala aktifitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Kondisi Konawe yang mempunyai sungai terbesar di Sulawesi Tenggara, menjadikan Konawe sebagai tempat terbaik untuk melakukan aktifitas pertambangan, khususnya di bidang penambangan golongan C yaitu pasir.

Namun tak sedikit dengan potensi yang ada, lokasi-lokasi penambangan seringkali disalahgunakan oleh para pemilik penambangan. Bahkan hingga melakukan aktifitas penambangan secara ilegal.

Tak saja ditemukan langsung oleh aparat, sejumlah masyarakat yang di wilayahnya ada aktifitas penambangan turut mengeluhkan kondisi demikian.

Tak lain risih karena tak mendapat apapun dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari para oknum pengolah tambang ilegal.

Padahal sebagaimana diatur pemerintah, setiap aktifitas yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam haruslah dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Namun nyatanya kondisi berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, jalan-jalan rusak dan jalan berdebu malah menjadi hadiah dari keberadaan para penambang ilegal itu.

Bahkan meski sudah dengan kondisi demikian, para pengolah tak bergerak untuk menanggulangi hal yang mereka timbulkan, bahkan lebih acuh dengan makin menambah kondisi rusak jalanan.

Kondisi inilah yang mendorong Komisi II DPRD Konawe untuk meninjau sejumlah lokasi pengelolaan tambang golong C yang diduga tak mengantongi izin di dua desa di Kecamatan Konawe.

Dua desa ini adalah Desa Uete dan Desa Sanggona. Kedua desa ini diketahui menjadi titik paling sering dilakukannya aktifitas penambangan ilegal bahan bangunan itu.

Tinjaun tersebut berdasarkan aduan masyarakat setempat, akibat adanya dugaan pengelolaan tambang yang tak memiliki izin juga meresahkan masyarakat setempat.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Konawe ke sejumlah tambang pasir di kecamatan Konawe.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD  Konawe ke sejumlah tambang pasir di kecamatan Konawe.

Bukan saja kali ini, laporan ini sejatinya sudah sering disampaikan ke mereka, mulai dari bertemu langsung hingga melalui aksi demonstrasi.

Namun karena kepadatan jadwal Komisi II baru di waktu ini bisa melakukan peninjauan secara langsung.

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh ketua Komisi II DPRD Konawe, Benny Setiyadi, ditemani anggota komisi II lainnya, Irawati Umar Tjong, H. Ginal Sambari, Aswan Tawai dan Abduh Rakhman.

Kedangan para legislator itu disambut sendiri oleh camat Konawe, Arif Lahasa yang diikuti para kepala desa dan masyarakat yang terkena dampak.

Sebelum meninjau lokasi, para legislator itu mendengarkan secara langsung keluhan para warga. Dihadapan kelimanya, masyarakat melaporkan kegiatan pengelolaan tambang yang telah beroperasi selama lima tahun itu.

“Bahkan sudah ada korban jiwa dalam lokasi tambang ini, kami berharap agar DPRD Konawe menindak lanjuti untuk melakukan penutupan aktivitas tambang ini,” beber kepala Desa Sanggona, Muhtar di lokasi pengelolaan pasir Selasa, (18/09/2018) yang disaksikan dua puluan masyarakat setempat.

Rombongan lalu menuju lokasi penambangan di Desa Sanggona. Usai meninjau lokasi tambang C di Desa Sanggona, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan meninjau dua titik lokasi penambangan pasir lainnya yang berada di Desa Uete Kecamatan Konawe.

Usai mendokumentasikan hasil temuan mereka di sana, rombongan DPRD ini beserta camat Konawe dan kades kembali meninjau kali Konaweeha yang hanya berjarak ratusan meter dari tempat pengelolaan pasir tersebut.

Tiba dilokasi, rombongan di kagetkan dengan adanya alat berat (ekskapator) yang sementara beroperasi dibibir sungai Konaweeha.

Nampak, kegiatan alat berat itu sedang mengumpulkan pasir, serta terlihat mobil truk berwarna merah sementara mengambil pasir yang dibantu oleh alat berat itu.

Rombongan DPRD pun berusaha mendekati alat berat yang sementara beroperasi itu, namun karena berada disisi lain sungai, para anggota dewan ini hanya tak mampu berbuat banyak.

Waktu telah menunjukan pukul 01 :16 wita siang, panas matahari pun sangat menyengat, alat berat yang beroperasi tadi, sudah tak dijangkau.

Alat berat yang sedang beroperasi itu sendiri sejatinya ada berada di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Usai mengambil gambar rombongan kemudian meninggalkan lokasi pengelolaan pasir itu.

Sayangnya, dalam kunjungan mereka itu, ketiga pemilik lakosi penambangan pasir yang diduga ilegal itu, tak berhasil ditemui mereka.
Diduga kunjungan mereka telah bocor sehingga para pemilik memilih

untuk tidak hadir ditempat dimana mereka biasanya berada. Ketiga lokasi penambangan itu juga terlihat bekas pengangkutan pasir yang menggunakan alat berat. Roda alat berat sangat terlihat jelas dalam penambangan pasir itu.

Ketua Komisi DPRD Konawe, Benny Setyadi menuturkan, dengan temuan mereka itu pihaknya akan melakuan klarifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe. Mereka ingin mengetahui bagaimana persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mengenai aktifitas penambangan di kecamatan Konawe itu, termaksud berkoordinasi ke BWS Sungai di Kendari.

“Kita akan tindak lanjuti semua pihak akan kami temui, kami juga melihat ada daya rusak akibat pengelolaan pasir yang tidak jauh dari sungai Konaweeha ini,” ungkapnya.

Terkait dengan izin pengelolaan, juga akan dilakukan kordinasi, kalaupun tiga lokasi itu diberikan izin juga harus di tinjau ulang, karena hasil pantauan tadi, memang masyarakat sangat di bahayakan.

“Kalau pun ada izin, itu harus di analisis dampak lingkungannya, karena tadi itu sangat berbahaya untuk masyarakat, belum lagi tempatnya tidak jauh dari sungai,” pungkasnya. (*)