Beranda Kampung Sultra Mengusut Dugaan Penyelewengan 148 Bantuan BSPS Konut

Mengusut Dugaan Penyelewengan 148 Bantuan BSPS Konut

306
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konut, Ir Safrin

Kampung Konut
Wanggudu, – Upaya pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) dalam pemberantasan rumah tidak layak huni kembali dipertanyakan. Pasalnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2017 hasil kerjasama dengan Kementerian PU-PR kini bermasalah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PU-PR) Provinsi Sultra selaku pengelola bantuan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah itu tak kunjung merespon polemik yang menimpah program nasional itu. Dugaan penyelewengan pun santer diperdebatkan.

Sebelumnya, Kabupaten Konut mendapat jatah Bantuan BSPS sebanyak 148 unit yang tersebar pada enam desa di Kecamatan Lasolo, dengan besaran Rp15 juta per unit. Bantuan BSPS ini menyasar rumah dengan target peningkatan fasilitas sarana prasarana dan utilitas hunian penerima bantuan ini.

Salah seorang penerima bantuan BSPS ini mengeluhkan, tak kunjung terlaksananya program ini. Padahal, penyerahan bantuan secara simbolis telah dilaksanakan sejak 4 bulan lalu yakni Juni 2017. Tak hanya dirinya, masalah inipun telah dikeluhkan kawan-kawannya sesama penerima. Posisi sebagai orang dibantu pun memaksa mereka untuk diam sambil berharap agar program ini bisa segera berjalan.

“Sampai saat ini belum ada yang kami terima baik dalam bentuk dana maupun bahan bangunan seperti yang dijanjikan. Menurut penyampaian, kami akan diberikan bahan bangunan saja makanya kami hanya diberikan buku rekening dan rekening koran. Sampai saat ini kami juga belum diberi tahu sebabnya,” Kata salah seorang penerima yang enggan menyebutkan identitasnya.

Kini dirinya hanya mampu berharap, semoga saja hak mereka tak hilang begitu saja. Sebab sesuai janji yang mereka terima, Oktober ini harusnya sudah masuk tahap finishing perbaikan rumah mereka. Diungkapkannya, PPK provinsi Sultra sebagai pengelola hingga kini tak kunjung memberikan konfirmasi mereka begitupun dengan PPK dari Dinas PU-PR Konut.

Menyikapi persoalan ini, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konut, Ir Safrin yang juga Ketua Legislasi angkat bicara. Ia mengungkapkan, ada semacam permainan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini sehingga sampai saat ini masih mandek. Dirinyapun tak menampik jika program ini memang bermasalah.

“Saya sudah melihat sendiri, memang belum ada yang selesai. Masalah lainnya adalah kondisinya sangat tidak layak untuk dikategorikan sebagai bantuan. Persoalan ini memang selalu saya kontrol bahkan indikasi adanya kecurangan memang sangat kuat,” Kata Ir. Safrin membeberkan.

Secara terang-terangan bahkan dirinya menyebutkan adanya upaya semacam menutupi masalah ini. Sebab ia menduga kuat ada yang ingin menjadikan bantuan BSPS di Konut sebagai lahan bisnis. “Saya sudah berkali-kali dikejar oleh tim PPK Sultra untuk bertemu secara persuasif tetapi saya tolak. Apalagi kalau pertemuannya mau suap saya dengan uang atau apapun itu, sebab ini tugas saya untuk mengawal masalah ini.” Ujar Ir. Safrin

Dirinya berjanji, akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika memang hal ini masih berlarut dirinya siap mengawal hingga ke proses hukum. “Saya tidak ingin masyarakat kecil dibodohin dan saya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi.” Katanya.

Sebagaimana diketahui, bantuan BSPS ini menyebar di Kecamatan Lasolo dengan rincian Desa Andumowu 20 unit, Desa Abola 22 unit, Desa Basule 21 unit, Desa Larodangge 31 unit, Desa Otole 33 unit dan Desa Waworaha 21 unit. (KS/Irwan)