Beranda Kampung Politik Musdalub Partai Golkar Konawe Dinilai Cacat Hukum

Musdalub Partai Golkar Konawe Dinilai Cacat Hukum

577

Kampung Konawe
Unaaha, – Musyawarah Daerah DPD II Golongan Karya (Golkar) yang melahirkan ketua yang baru, Nurnining yang terpilih secara aklamasi ditolak oleh sedikitnya 18 dari 23 Pengurus Kecamatan (PK) se-Kabupaten Konawe.

18 PK Golkar yang menolak hasil Musdalub tersebut tergabung dalam Konsorsium Pengurus Kecamatan. Hal ini diungkapkan anggota konsorsium saat menggelar jumpa pers di Anggaberi, Sabtu (27/5).

Ke 18 PK Partai Golkar tersebut di antaranya, Kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeeto, Sampara, Besulutu, Pondidaha, Amonggedo dan Meluhu, Wonggeduku, Wawotobi, Konawe, Anggaberi, Unaaha, Tongauna, Abuku, Asinua serta Routa, Lambuya dan Puriala.

Penolakan ini didasari oleh, tidak diikutkannya 18 kecamatan ini dalam Musdalub di Hotel Arisandi yang di lanjutkan di DPD I Provinsi Sultra. Selain itu adanya pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh pengurus DPD II terhadap beberapa pengurus kecamatan menjelang Musdalub sementara SK mereka masih berlaku hingga 2020.

“Musyawarah di Arisandi mengalami deadlock dan dilanjutkan di DPD I Provinsi, sesuai informasi akan dilaksanakan pukul 9:00 wita tapi dilaksanakan malam harinya, dan kami tidak diikutkan hanya pengikutkan pengurus yang baru, pertanyaanya pengurus yang baru itu siapa yang buatkan SK karena SK kami masih berlaku.” Kata Amin Meronda yang juga Ketua PK Unaaha didampingi rekan-rekanya yang juga pengurus kecamatan.

“Yang kami tanyakan kenapa SK baru muncul menjelang dilaksanakannya Musdslub, hanya karena alasan tidak melaksanakan musyawarah kecamatan sementara kami sudah bekerja selama 2 tahun termasuk verifikasi data. Musyawarah kecamatan yang yang dilakukan pengurus baru kami anggap abal-abal.” lanjut Amin Meronda.

Lebih lanjut Amin menegaskan, pihaknya yang tergabung dalam Konsorsium Pengurus Kecamatan Partai Golkar akan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar, jika tidak menemui titik terang pihaknya akan melakukan upaya hukum dan melaksanakan Musdalub tandingan.

“Kami punya rekaman pembicaraan dengan Ketua DPD I dan Plt DPD II Konawe dan kami akan berjuang sampai tingkat Mahkamah Partai dan saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk itu” tegas Amin.

Kata dia, sebelumnya memang ada arahan untuk meloloskan 1 nama untuk menjadi ketua DPD II, tapi kenapa harus muncul 3 nama pada saat Musdalub.

“Kami menduga pemecatan kami hanya karena beda pilihan saja karena kami tidak mendukung nama yang diinginkan oleh DPD I dan DPP, sehingga muncul pengurus baru yang kami juga sinyalir dari partai lain, tetapi intinya kami menolak hasil Musdalub” Ujar Amin Meronda. (KS/Red)