Beranda Lainnya Advertorial Paripurna DPRD Konawe Tetapkan Raperda APBD-P 2018 Menjadi Perda

Paripurna DPRD Konawe Tetapkan Raperda APBD-P 2018 Menjadi Perda

227
Ketua DPRD Konawe, H. Ardin (kanan) saat menantangani persetujuan tentang penetapan Raperda APBD Perubahan Kabupaten tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinan.

PARIWARA
Jelang berakhirnya tahun aggaran 2018, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe akhirnya mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ke Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD-P 2018.

Hasilnya DPRD Konawe pada Rabu malam (14/11/2018) mengesahkan Raperda APBD-P 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Konawe yang dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, H. Ardin di aula Abd. Samad kantor DPRD Konawe.

Ketua DPRD Konawe, H. Ardin saat memimpin sidang mengatakan, penetapan Raperda tersebut setelah melihat laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) melalui persetujuan fraksi di DPRD yakni fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) fraksi Demokrat fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi PBB, fraksi Nasional Demokrat NasDem dan fraksi PKB.

Dalam kesempatan itu, setiap perwakilan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya atas Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018. Termaksud memeberikan masuk kepada eksekutif.

“Berdasarkan laporan maupun pendapat dari masing-masing fraksi, sudah dapat kita simpulkan apakah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2018 dapat disetujui dengan perubahan ataupun himbauan. Oleh karena dalam persetujuannya perlu pengambilan keputusan pengambilan keputusan dari teman-teman DPRD,” katanya.

Diketahui, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dan Bupati Konawe memutuskan, menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) Kabupaten Konawe tahun 2018 menjadi peraturan daerah.

Hasil penetapan APBD-P 2018 Kabupaten Konawe diketahui semula berjumlah Rp. 1.451.621.391.055,00 (satu triliun empat ratus lima puluh satu enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah), ditetapkan perubahan atau naik sebesar Rp. 28.448.593.051,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah). Sehingga menjadi Rp. 1.480.069.984.106,00. (satu triliun empat ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan puluh empat ribu seratus enam rupiah)

Adapun rincian APBD-P Konawe tahun 2018 adalah :
A. Pendapatan
Semula : Rp.1.451.621.391.055,00
Bertambah Rp.28.448.593.051,00
Sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp.1.480.069.984.106,00.
B. Belanja
Semula : Rp.1.585.935.668.273,00
Berkurang : Rp.104.338.053.404,92
Sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.481.597.614.868,08.
C. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Semula : Rp.220.998.900.000,00
Berkurang : Rp.129.444.825.955,92
Sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.91.554.074.044,08.
2. Pengeluaran
Semula : Rp.86.684.622.782,00
Bertambah : Rp.3.341.820.500,00
Sehingga jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 99.026.443.282,00. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Konawe H. Arif Badi, SH saat membacakan hasil konsultasi Raperda APBD Perubahan Konawe tahun 2018 di Pemprov Sultra.

Meski telah disetujui, Ardin memaparkan kegiatan kegiatan yang dibiayai harus melalui perencanaan berkelanjutan. Misalnya lanjutan APBD Definitif 2018 untuk infrastruktur jalan, pengairan, PJU dan lain lain.

Selain itu pemanfaatan alokasi dana perubahan APBD 2018 agar konsisten terhadap pengendalian mutu pekerjaan, mengingat pendeknya waktu pelaksanaan yang tidak sampai 90 hari kerja. Terkait bantuan hibah yang tidak terserap optimal, Pemkab harus merencanakan kembali agar usulan masyarakat terakomodir.

“Terutama bantuan hibah di bidang pemberdayaan ekonomi produktif, karena melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang terkena imbas kenaikan nilai tukar dolar yang berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat”, tambahnya.

Sementara itu, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Ferdinand menyampaikan menyepakati usulan DPRD terkait penetapan APBD Perubahan tahun 2018 dengan pola berimbang. Sehingga kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.

Rapat paripurna pembahasan dan penetapan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Konawe tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Mengingat sisa waktu dan ketersediaan dana perubahan APBD 2018, maka alokasi yang ada digunakan untuk kegiatan yang mendesakdan berpihak pada kebutuhan rakyat, dan tetap memperhatikan skala prioritas,” paparnya.

Selanjutnya, dalam sambutan yang dibacakan itu, Kery Saiful Konggoasa menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD mulai dari pimpinan, komisi, fraksi dan Banggar yang telah bersusah payah membahas RAPBD perubahan tahun 2018.

“Saya selaku bupati, pertama menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD mulai dari pimpinan, komisi, fraksi dan Banggar yang telah bersusah payah membahas RAPBD perubahan tahun 2018. Saya menyetujui semua hasil pembahasan yang telah disepakati antara Banggar dan TAPD kabupaten Konawe. Terima kasih,” Imbuhnya.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati Cilacap dengan DPRD Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 oleh Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD.

Selain dipimpin Ketua DPRD, H. Ardin, turut pula mendampingi Wakil Ketua I, Rusdianto yang dihadiri 20 anggota dari 30 anggota DPRD Konawe. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat eselon lainnya lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe.

Untuk diketahui, sebelum ditetapkan menjadi Perda, Rancangan APBD Perubahan 2018 harus melalui beberapa tahapan sebelumnya. Mulai tahapan pembahasan sampai pengajuan Rancangan APBD perubahan 2018 untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan 2018.

Kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah daerah, serta dilanjutkan dengan pembahasan materi Raperda APBD Perubahan 2018 dalam rapat gabungan komisi yang dilaksanakan bersama Tim Pengelola Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). (*)