Beranda Kampung Politik PAW Sukiman “Susah”, “Dibacking” Bupati dan Ketua DPRD Konawe?

PAW Sukiman “Susah”, “Dibacking” Bupati dan Ketua DPRD Konawe?

952
Ketua DPD Demokrat Sultra, Muhammad Endang
Ketua DPD Demokrat Sultra, Muhammad Endang

Kampung Konawe
Unaaha, – Terhitung sudah enam bulan penetapan tersangka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe asal Partai Demokrat, Sukiman Tosugi. Namun Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya sebagai anggota dewan tak kunjung dilaksanakan.

Proses PAW Muh. Akhrul Sainal Bahasa sebagai peraih suara terbanyak setelah Sukiman saat pemilihan legislatif 2014 lalu, yang berhak menggatikan kader satu partainya itu nyata terkendala.

Hal ini disebabkan karena Surat Keterangan (SK) penetapan pergantian anggota tak kunjung ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi daerah Kabupaten Konawe, Kery Konggoasa dan Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara.

Muh. Akhrul S.B mengungkapkan, dirinya telah melakukan segala upaya dalam mempertanyakan haknya itu namun terkesan ada unsur lain sehingga surat persetujuan pengangkatan dirinya tak kunjung ditandatangani Bupati.

“Semua sudah lengkap, dua pimpinan DPRD sudah tanda tangan tinggal Ketua DPRD dan Bupati. Yang menjadi masalah, sampai sekarang kami tidak diberi kejelasan.” kata Muh. Akhrul S.B saat ditemui, Sabtu, (8/7).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Endang angkat bicara, dirinya mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bupati, Kery Konggoasa.

“Kita dirugikan dengan proses PAW yang berlarut-larut ini. Dalam Undang-Undang MD3 kan sudah diatur mekanisme PAW ini, seperti jangka waktu pelaksanaannya dan saya yakin Bupati memahami itu.” Kata Muh. Endang saat ditemui, Sabtu, (8/7) di Sekretariat DPC Demokrat Konawe.

Soal upaya yang dilakukan, Muh. Endang mengungkapkan, akan memerintahkan Ketua DPC Demokrat Konawe untuk kembali membangun komunikasi yang jelas soal nasib anggotanya, sebab meski mengaku kecewa dirinya menilai positif hal tersebut sebagai kesalahan komunikasi.

“Kita minta agar jangan karena interpretasi yang salah lalu kami dikorbankan. Apalagi ini kan sudah ditantangani oleh pimpinan DPRD yang lainnya.” ujar Muh. Endang. (KS/Red)