Beranda Lainnya Lipsus Penolakan Warga Jual Lahan ke Investor Didukung Pemerintah Puriala

Penolakan Warga Jual Lahan ke Investor Didukung Pemerintah Puriala

93
PENOLAKAN WARGA - Suasana pertemuan antara Muspika Kecamatan Puriala dengan Generasi Muda Pemilik Lahan yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (Hippma) Mokaleleo, Unggulino, Laloonaha, dan Wawosanggula (Mulwa) di Aula Kantor Kecamatan Puriala, Rabu (16/10/2019).

UNAAHA, – Menggelar pertemuan bersama Pemerintah Kecamatan Puriala, Rabu (16/10/2019), warga empat desa dan pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (Hippma) Mokaleleo, Unggulino, Laloonaha, dan Wawosanggula (Mulwa), menyepakati penolakan bersama penjualan lahan kepada investor.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Puriala tersebut, dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah wilayah dalam menyikapi aspirasi masyarakat pemilik lahan di Desa Mokaleleo, Unggulino, Laloonaha, dan Desa Wawosanggula.

Dihadiri Camat Puriala Lisain P, Kapolsek Puriala Ipda Hamsar, Danposramil Puriala Serma Taherong, dan Sekcam Puriala Masrik.

Sebelumnya, beredar petisi warga empat desa itu yang meminta pemerintah untuk menghentikan proses penjualan lahan ke perusahaan industri pertanian yang akan berinvestasi di wilayah itu.

Sebab, proses penjualan lahan diduga dimanipulasi oleh seorang oknum warga dengan menggunakan data kepemilikan yang tidak sah sesuai dengan data kepemilikan lahan yang sebenarnya.

Ketua Hippma Mulwa, Amir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa warga di empat desa menolak penjualan tanah di wilayah setempat.

“Saya selaku ketua Hippma Mulwa meminta kepada pak Camat dan Kapolsek serta Danposramil Puriala untuk menghentikan proses penjualan lahan di empat desa ini. Karena pada intinya kami menolak hal itu,” kata Amir.

Amir menyebut, data lahan warga yang rencananya akan dijual ke PT Agri Cassava Makmur (ACM) seluas 360 hektar dari 255 SKT.

196 SKT yang dibuat oleh oknum penjual lahan warga diketahui ditantangani oleh Kepala Desa Unggulino, Yabas, yang belakangan diketahui tak mengakuinya dan menolak SKT itu.

Atas kejadian itu, Camat Puriala, Lisain P. kepada Hippma Mulwa sebagai inisiator penolakan dan warga menegaskan, pemerintah Puriala bersama unsur Muspika tidak ada niat untuk mendukung proses penjualan lahan tersebut.

“Saya tegaskan, semua administrasi terkait proses penjualan lahan tersebut batal,” tegas Lisain P.

Disamping itu, Polsek Puriala bersama Posramil Puriala siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat.

Kapolsek Puriala, Ipda Hamsar menyebut, pihaknya bersama Danposramil dan Camat Puriala sudah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi potensi konflik sosial yang akan terjadi.

“Kami sudah bersepakat semua SKT ditarik kembali. Dan kami pastikan tidak ada penjulan lahan ke perusahaan,” kata Ipda Hamsar.

Usai pertemuan tersebut, Camat, Kapolsek, Danposramil Puriala, dan Hippma Mulwa menandatangani keputusan bersama yang isinya menolak proses penjualan lahan di empat desa tersebut. Isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Mendesak Camat Puriala untuk memanggil kepala Desa Unggulino guna memastikan adanya langkah-langkah kongkrit menghentikan segala proses penjualan tanah.

2. Mendesak kepala Desa Unggulino untuk mencabut dan membatalkan semua dokumen terkait proses penjualan tanah kepada PT Agri Casava Makmur.

3. Menolak segala bentuk penjualan tanah/Iahan dalam lingkup Mulwa kepada pihak luar baik perorangan maupun koorporasi.

4. Mendesak Kapolsek Puriala untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan terhadap ketiga oknum yang diduga telah membuat keresahan sosial di masyarakat Lingkup Desa Mokaleleo, Unggulino. Laloonaha dan Wawosanggula.

5. Apabula tuntutan kami tidak segera direalisasikan selambat-lambatnya 2 x 24 jam, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran.

Sebelumnya, Wakil Ketua II Hippma Mulwa Aprianto menyebut ada pihak yang sedang berupaya melakukan penjualan lahan di empat desa tersebut secara besar-besaran kepada pihak perusahaan industri pertanian.

Aprianto mengatakan, proses pembuatan SKT yang tidak sesuai dapat menimbulkan konflik sosial ke depannya.

Sebab kata dia, lahan yang dijual oleh beberapa oknum masyarakat tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan yang sebenarnya.

Menurut Rian, hal tersebut dapat menimbulkan gejolak yang berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat.

“Jika tidak segera dihentikan maka konflik sosial bisa saja terjadi kapan pun,” ujar Rian.

Sementara, Kepala Desa Unggulino, Yabas mengaku telah menandatangani SKT sebagai syarat administrasi proses penjualan lahan tersebut. Namun, Yabas tidak mengetahui jika terdapat oknum-oknum masyarakat yang mengklaim selaku pemilik lahan hingga puluhan hektar.

“Karena waktu saya tandatangani SKT itu saya tidak periksa satu-satu. Sebab sebelumnya saya sudah verifikasi data yang ada dan ternyata mereka selipkan lagi,” ujar Yabas.

Menurutnya, dirinya baru sadar setelah adanya kelompok masyarakat dan juga Hippma Mulwa yang memprotes kebijakannya yang dilengkapi dengan data pemilik lahan.

“Setelah ada data yang diberikan itu, maka saya langsung membuat surat kuasa kepada Aprianto untuk menarik seluruh SKT dan juga dokumen pendukung yang ada di perusahaan melalui notaris,”jelasnya.

Yabas mengatakan, selaku pemerintah desa, dirinya tidak akan pernah mengintervensi masyarakat yang ingin menjual lahan maupun sebaliknya. Sebab hal itu merupakan kewenangan pemilik lahan, dengan syarat masyarakat yang akan menjual merupakan pemilik yang sebenarnya.

Di lain pihak, penanggung jawab dari PT ACM, Trisno mengaku tidak ingin terlibat dalam kisruh intenal masyarakat saat ini. Karena menurutnya, itu bukanlah masalah yang bersumber dari perusahaan.

“Itu internal masyakat. Kami hanya akan membayar lahan yang adminstrasinya jelas, dan kami juga akan pastikan pemilik SKT ini adalah benar-benar pemilik lahan,” ujar Trisno saat dihubungi via telepon selulernya.

Diketahui, saat ini proses jual beli lahan masih dalam tahap verifikasi SKT yang telah diserahkan. Rencananya, sebelum proses pembayaran, pihak perusahaan akan turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran lokasi yang akan dijual.

“Terkait dengan data pemilik yang sudah meninggal atau mengklaim memiliki lahan puluhan hektar nanti kita cek kebenarannya. Kami akan bayar lahan itu kalau sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Untuk diketahui, melalui petisi, masyarakat secara tegas menolak perusahaan masuk membeli lahan ke wilayah itu dengan alasan berpotensi konflik, mengancam ekosistem, dan juga lingkungan.

Tidak hanya petisi, kampanye penolakan juga dilakukan dengan cara penyebaran baliho berisikan pernyataan sikap dan komitmen bersama pemerintah desa di beberapa sudut di empat desa tersebut. (Red)