Beranda Kampung Hukrim Polisi Terbitkan SPDP atas Dugaan Korupsi di Dinas PP dan KB Konawe

Polisi Terbitkan SPDP atas Dugaan Korupsi di Dinas PP dan KB Konawe

779
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Konawe, Bustanil Nadjamuddin Arifin

UNAAHA, – Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Konawe menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dugaan korupsi pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019.

Terbitnya SPDP ini disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe. Sesuai diterima Kejari, SPDP ini terbit tertanggal 11 Januari 2021.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara (Sultra) kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp1,8 miliar melalui selisih bayar.

“Sudah ada (SPDP), Tapi itu masih umum, belum tersangka,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Konawe, Bustanil Nadjamuddin Arifin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/4/2021).

Sesuai SPDP yang diterima Kejaksaan ada dua kasus yang disampaikan yakni Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan selisih bayar Dana Alokasi Khusus (DAK) pada program Kampung Keluarga Berencana (KB).

“Ada dua perkara di situ. Awalnya kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif ditangani Kejari, sementara kasus Kampung KB saat itu dilidik Polres. Kami koordinasi agar kasus dugaan SPPD Fiktif itu sekalian digabung di Polers,” tutur mantan Kasi Pidsus Kejari Bombana itu.

Mengenai perkembangan penanganan kasusnya, Bustanil mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena yang menangani perkara tersebut adalah Polres Konawe.

“Kami hanya menunggu berkas perkaranya untuk ditelili, adapun prosesnya penyidikannya itu di Polres Konawe,” pungkasya.

Informasi tambahan, dalam SPDP yang diterima kejaksaan ada dua nama yang disidik yaitu inisial DS yang merupakan Kepala Dinas dan A yang bertindak sebagai bendahara.

Adapun kerugian negara yang timbul melalui anggaran yang diperuntukkan untuk dukungan bagi Penyuluh KB yang melekat pada DPA dan DPPA SKPD Dinas PP dan KB tahun 2019.

Adapun kronologis singkat sebagai dugaan korupsi tesebut sebagai berikut:  Pada TA. 2019 Dinas PP dan KB Kabupaten Konawe menerima kucuran Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)  untuk kegiatan Fisik dan Non Fisik sebesar Rp. 9,3 miliar untuk pembiayaan tiga item kegiatan. Ketiga kegiatan dimaksud yaitu  Kegiatan Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dengan anggaran Rp3.918.500.000.

Selanjutnya, Kegiatan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD dengan anggaran Rp2.682.000.000.

Kemudian, Anggaran dukungan bagi Balai Penyuluhan KB sebesar  Rp2.790.580.800. Namun, oleh Dinas PP dan KB tidak dijalankan program tersebut secara baik dan benar sehingga ditemukan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya sebesar Rp 1,8 miliar oleh BPKP Perwakilan Sultra melalui Audit Investigatif.

Di tempat terpisah, Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Konawe Iptu Husni Abda, S.IK menerangkan saat ini dugaan korupsi pada Dinas PP dan KB Konawe sudah ditingkatkan dari sebelumnya proses penyelidikan ke penyidikan.

“Sudak Sidik. Saat ini sementara pemeriksaan saksi. Setelah itu kami gelar perkara di Polda Sultra untuk penetapan tersangka,” terangnya saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (1/4/2021). (Red)