Beranda Ragam Projo Sebut Camat Wonggeduku Titip ‘Program Siluman’ di 14 Desa

Projo Sebut Camat Wonggeduku Titip ‘Program Siluman’ di 14 Desa

1057
Kepala Bidang Hukum, Konstitusi dan Otonomi Daerah Projo Konawe, Abiding Slamet

Kampung Konawe
Unaaha, – Lembaga Projo kembali menemukan pelanggaran dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DanDes). Kali ini datangnya dari Kecamatan Wonggeduku.

Projo mengungkapkan ada upaya melahirkan ‘program siluman’ oleh oknum Camat Wonggeduku ke desa-desa. Program ini berupa kegiatan yang direncanakan menggunakan DanDes tanpa melalui tahapan musyawarah apalagi masuk dala APBDes 2018.

Kepala Bidang Hukum, Konstitusi dan Otonomi Daerah Projo Konawe, Abiding Slamet menyebut, nama program tersebut adalah Smart Desa. Diakuinya, program tersebut baik, karena masuk sebagai bagian dari program pemberdayaan.

“Tapi yang jadi masalah, program ini tidak pernah dibicarakan di Musyawarah Desa. Lalu, tiba-tiba muncul dari atas (camat) dan diinstruksikan untuk dilaksanakan,” jelasnya.

Abiding mengungkapkan, indikator pelaksanaan program desa dapat dilihat dari tiga hal. Antara lain, yakni ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RaRPJMDes), dibahas di Musyawarah Desa (Musdes) dan Penganggarannya ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Dan semua itu lahir dari rapat bersama dengan masyarakat. Tidak ada bilang, lahir dari usulan camat dan langsung dimasukan. Semuanya akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah,” terangnya.

Jika ada program titipan dari camat lanjut Abiding, berarti ada program yang lahir dari RPJMDes, Musdes dan APBDes yang harus dikorbankan. Belum lagi, masih adanya program tahun sebelumnya yang terpending yang seharusnya menjadi skala prioritas.

“Di Wonggeduku ada 14 desa yang katanya diinstruksikan untuk ikut program Smart Desa, kalau Dana Desa sudah cair. Takutnya, kalau ini dilakukan, maka kecamatan lain juga akan mengikut. Kami mendeteksi sudah ada lima kecamatan juga yang akan menyusul mememasukan program ini ke desa-desa di wilayahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun media ini dari tim evaluasi APBDes Konawe mendapati informasi bahwa program Smart Desa awalnya di anggarkan Rp23 juta. Namun belakangan naik jadi Rp34 juta tiap desa. Jika dikali dengan 14 desa, maka total biaya yang digelontorkan untuk program tersebut menjadi Rp476 juta untuk kecamatan Wonggeduku.

Program pelatihannya sendiri sesuai yang ada pada rancangan programnya, akan diikuti 4 orang tiap desa. Mereka terdiri atas kepala desa dan 3 aparaturnya. Pelatihannya akan berlangsung selama tiga hari di Kota Kendari.

Tim evaluasi APBDes Konawe sebenarnya telah mencoret program tersebut, karena dianggap sebagai program titipan yang tidak berdasar. Akan tetapi, oknum camat setempat diduga tetap ngotot agar program tersebut dilaksanakan.

Tim evaluasi APBDes Konawe juga menilai, penyelenggaraan Smart Desa yang direncanakan di Kendari juga kurang tepat. Sesuai arahan presiden, bahwa dana desa harus putar di desa itu sendiri atau minimal di lingkup daerah. Hal itu agar manfaat dana tersebut dapat dirasakan masyarakat setempat dalam hal peningkatan ekonomi.

“Kalau dananya di bawa keluar daerah yang menikmatinya tentu daerah lain. Padahal di Konawe sudah ada tempat yang representatif untuk menggelar kegiatan yang dimaksud. Lagi pula, kegiatan dua sampai tiga tahun belakangan yang digelar di Kendari, saya belum melihat efeknya seperti apa,” jelas salah seorang tim Evaluasi APBDes Konawe yang meminta namanya agar tidak disebutkan. (KS/Red)