Beranda Kampung Sultra PT VDNI Dituntut Ganti Rugi Rp8 Miliar Oleh Warga

PT VDNI Dituntut Ganti Rugi Rp8 Miliar Oleh Warga

267
Andri Dermawan, Kuasa Hukum pemilik lahan dalam kasus perdata penggantian kerugian dengan terlapor PT VDNI Morosi.

UNAAHA, – Dugaan penyerobotan lahan warga oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi berlanjut di pengadilan. Warga pemilik lahan menuntut PT VDNI lewat jalur perdata dengan permintaan penggantian kerugian senilai Rp8 miliar.

Kuasa Hukum Dominicus Duma sebagai pemilik lahan, Andri Dermawan mengatakan, PT VDNI telah melakukan penyerobotan tanah kliennya seluas 4 hektare yang saat ini sudah menjadi lokasi pabrik.

“Poin gugatan kami (terhadap PT VDNI), kami menempuh jalur perdata untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak perusahaan sebesar delapan miliar,” kata Andri Dermawan ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kamis (1/8/2019).

Hasil peninjauan mereka menemukan PT VDNI sudah melakukan penguasaan dengan mendirikan bangunan berupa gudang, asrama, penampungan lempengan dan jalan di atas tanah milik kliennya itu.

Menurut Andri, jalur hukum ini diambil usai mediasi dengan pihak VDNI tak menunjukkan hasil. Mediasi yang dilakukan, kata dia, selalu menemui jalan buntu dengan dalih pihak VDNI sudah melakukan pembayaran kerugian terhadap pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik lahan.

“Berapa kali kita masuk (mediasi) termaksud ke lokasi tapi selalunya dijanji-janji dan tidak ada solusi dari Virtue. Sudah ada pernah juga dilakukan pemalangan tapi dikhawatirkan bentrok makanya kita tempuh jalur hukum,” terang Andri.

Menurut Andri, untuk pihak yang dituntut ada empat yakni PT VDNI sendiri dan 3 orang yang diketahui menerima pembayaran, yang juga mengaku sebagai pemilik lahan.

Soal bukti, Andri mengungkapkan kliennya menyimpan bukti Surat Jual Beli Tanah tahun 1996 dari pemilik sebelumnya, Duha yang merupakan warga disana.

Termaksud saksi, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa orang untuk diajukan, diantaranya pemerintah atas bukti kepemilikan surat jual beli yang disaksikan pemerintah saat itu.

Untuk diketahui, gugatan Perdata penyerobotan lahan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dengan nomor 14/pdt/2019/PN-Unaaha dengan agenda sidang perdana hari ini. (Red)