Beranda Ragam Rapat Musyawarah Pengelolaan DanDes Ricuh

Rapat Musyawarah Pengelolaan DanDes Ricuh

477

Kampung Konawe
Unaaha, – Rapat Musyawarah Desa guna membahas program prioritas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Balai Desa Tawaro Tebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Sabtu (01/4) lalu berlangsung ricuh.

Adu mulut tidak terhindarkan antara tokoh Masyarakat dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Pemicunya akibat musyawarah yang dilakukan dinilai warga salah prosedur

Adu mulut ini terjadi akibat adanya musyawarah desa tambahan yang akan dilakukan, sementara Rapat Musrembang sudah di lakukan sejak April 2016 sehingga pada November desa seharusnya sudah menetapkan APB-Des.

Warga menduga ada konspirasi antara Kepala Desa dan Badan Pengawas Desa (BPBD) pasalnya, selama dua tahun pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2015 hingga 2016 tidak pernah melibatkan masyarakat dan aparat desa setiap menggelar rapat musyawarah desa.

Bahkan, warga menemukan adanya keganjilan. Salah seorang Warga Abidin, membeberkan sebuah dokumen daftar hadir setiap rapat musyawarah desa.

Abidin, mengklaim jika absen tersebut sengaja dibuat oleh Kades. Dengan dalih bahwa rapat tahapan pengelolaan DanDes sudah dilakukan sesuai prosedur.

“Tanpa sepengetahuan warga absen musyawarah desa sudah
ditandatandatangani bahkan sudah dibubuhi stempel oleh pemerintah desa.” Beber Abidin.

Tak sampai disitu, perdebatan warga dan aparat desa semakin memanas saat kepala desa menolak untuk menjelaskan alokasi pengelolaan dana desa tahun 2016. Bahkan Kepala desa tidak mau menunjukkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana Desa tahun 2016.

Yang semestinya menurut warga, itu ditunjukkan untuk menjadi salah satu agenda musyawarah desa dalam membahas program prioritas tahun anggaran berikutnya.Akibatnya rapat tersebut batal dilaksanakan.

Untuk diketahui, Dana Desa Tawaro Tebota tahun 2016 sebesar kurang lebih 500 juta. Sementara tahun 2017 sebesar 700 juta. Yang semestinya berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kabupaten Konawe harus dibahas pada April 2016 yang kemudian ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada November 2016. (KS/Arsyam)