Beranda Lainnya Pariwara Sosialisasi Perda Bebas Rokok, DPRD Konawe Libatkan SKPD

Sosialisasi Perda Bebas Rokok, DPRD Konawe Libatkan SKPD

312
Anggota-DPRD-Konawe

PARIWARA

Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok mulai disosialisasikan.

Perda ini akan segera diberlakukan namun dikhususkan pada fasilitas publik dan lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Dan masih menunggu hasil sosialisasi. Sosialisasi Perda ini sudah mulai dilakukan oleh dewan dan dinas-dinas terkait.

Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kawasan Bebas Tanpa Rokok ini juga salah satu Perda inisisatif dari 66 Perda yang telah ditetapkan dari target 100 Perda Inisiatif dari tahun 2014 hingga tahun 2019, yang juga merupakan Program Legislasi Daerah (Prolekda) inisiatif DPRD Konawe.

Anggota-DPRD-Konawe - Al Ma'rufSosialisasi nantinya akan melibatkan beberapa unsur di antaranya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Keuangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) serta dinas-dinas terkait lainnya. yang rencanya akan diadakan di lima titik di Kabupaten Konawe, hal ini dilakukan agar dalam sosialisasi nanti waktunya yang digunakan lebih efisien.

Kata Ketua komisi III DPRD Konawe Al Maruf, belum diterapkanya perda tersebut karena belum diadakanya sosialisasi ke seluruh masyarakat Konawe, selain itu juga penempatan wilayah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan bebas tanpa rokok juga belum di buatkan.

“Perda ini kita akan sosialisasikan dulu, tidak langsung berlaku. Untuk areanya itu, perkantoran dan tempat fasilitas publik termaksud di angkutan kota, kalau di kantor dinas nanti kepala SKPD-nya yang tentukan di mana, sekalian dia sebagai penanggung jawabnya, namun tetap larangan ini tidak boleh dilakukakn dalam ruangan kantor, sama juga di sekretariat DPRD, penentuan kawasan bebas asap rokok nanti sekretaris dewan (sekwan) yang tentukan” terang Al Maruf.

Dalam waktu dekat ini dewan akan mulai sosialisasikan ke masyarakat dan untuk memudahkan sosialisasinya, nanti rencananya akan diadakan di lima titik, termasuk pemberitahuan melalui media pamplet dan baleho yang akan dipasang di tempat-tempat kawasan bebas tanpa rokok.

kawasan Bebas Rokok“Perda ini kan 2017 sudah jalan, kalau sudah sosialisasi itu kan sudah terbentuk perangkat-perangkatnya, nanti kita buatkan stiker-stikernya karena ada anggarannya, nanti anggaranya ini kita berikan ke SKPD-SKPD untuk mempersiapkan alatnya seperti tempat duduk jika di kawasan terbuka” kata Maruf.

Untuk pengawasan agar perda ini bisa ditegakan, maka seluruh kepala SKPD termaksud anggota polisi pamong praja akan difungsikan dalam pengawasanya sedangkan sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan ini maka akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah, dan denda yang didapat akan dimasukan ke kas tersendiri di Dinas Pendapatan Daerah.

“Setiap loksai itu penanggung jawabnya kepala unit atau SKPD-nya, bersama satpol PP, sedangkan sanksi jika melanggar akan dikenakan denda 500 ribu rupiah,  kalau kelalaianya ada pada kepala instansi itu didenda 50 ribu,  itu yang ada dalam perda kawasan bebas asap rokok” Ujar Ketua Komisi III. (**)