Beranda Lainnya Opini STOP PUNGLI : Pendidikan dan Ketenagakerjaan

STOP PUNGLI : Pendidikan dan Ketenagakerjaan

615
Haryanto
Haryanto

Oleh Haryanto

Seperti yang kita ketahui, setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa.

Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara agar setip warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangasa dan bernegara.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara agar yang di cita-citakan bangsa tidak melenceng dari apa yang diharapkan.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif.

Tetapi pernah kah kita berpikir bahwa banyak orang yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terhenti dengan biaya sekolah yang mahal. Banyak pemuda yang punya potensi tetapi terhenti dengan perlakuan oknum yang tidak memikirkan hak dan kewajiban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa problematika dalam sektor pendidikan yang menjadi pembahasan adalah banyaknya pungutan di sekolah itu sendiri, yah pungutan liar atau pungli. Pungli ini sendiri seperti mendara daging bahkan dekat dengan praktik yang segera dilegalkan. Pungutan apa saja itu? Komite Sekolah.

Komite sekolah kerab kali terjadi dengan alasan untuk biaya ulangan atau ujian dan apa bila dari siswa tersebut tidak membayar maka akan ada ancaman tidak diikutsertakan ujian. Ini adalah pungli yang sifatnya memaksa atau kewajiban yang tidak ada dalam aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pungli dapat dikenakan delik Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila pungli tersebut disertai ancaman. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423.

Bukan hanya itu bahkan kerab mendapatkan diskriminisi. Bukan kah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Maka dengan persoalan ini sebagai masyarakat sosial menghimbau agar pemerintah, orang tua tidak membiarkan persoalan ini terus berlanjut karena membahayakan akan terwujudnya masyarakat yang cerdas dan adil makmur.

Meminta kepada pemerintah untuk diberikan ketegasan dan tidak membiarkan oknum-oknum yang terlibat melakukan pungli, karena akan berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah untuk melanjutkan pendidikan dan hilangnya cita-cita dalam mewujudkan mencerdaskan bangsa.

Berangkat dari kata pungli sektor pendidikan, hal ini juga menggambarkan tentang sulit akan lahirnya keadilan sosial yang terjadi di lingkup daerah kita yaitu tentang pungli terhadap ketenagakerjaan. “Yang kita sebut prioritas Tenaga Kerja Asing, Tenaga kerja Lokal dapat Debu nya,”

Hal ini saya tidak berbicara tentang dampak adanya industri pertambangan di daerah terhadap lingkungan atau pemerintah daerah yang hanya dapat debunya saja, melainkan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat apakah sudah terpenuhi atau hanya sekedar dinikmati oleh beberapa kalangan ‘borjuis’.

Kejehateraan masyarakat dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak kini menjadi problematika saat ini. Kini kata keadilan benar-benar jauh dari kalangan masyarakat menengah kebawah.

Kenapa tidak, oknum-oknum mafia yang sekarang ini bangkit juga digendong oleh pragmatisme dangkal, distorsi kepentingan menjadi alasan untuk merengut keadilan itu .

Kejadian ini kita lebih subjektif dan rasional saja membahas masuk nya tenaga kerja lokal di salah satu perusahaan industri pertambangan juga menimbulkan pungli yang berkepanjangan saat ini salah satu motif nya oknum ini meminta biaya tambahan dengan alasan agar mempermudah pengurusan dan cepat masuk kerja.

Besaran uang pungli yang dipungut dari para calon tenaga kerja, relatif bervariasi mulai dari Rp2,5 Juta sampai Rp3 Juta. Tergantung dari jenis perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.

Padahal praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Bahkan menimbulkan perbedaan terhadap Tenaga Kerja Asing atau TKA dan Tenaga Kerja Lokal atau TKL.

Sehingga saya anggap ini adalah salah satu diskriminasi yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal jelas dalam UU RI NOMOR 13 TAHUN 2003 pasal 5-6 bahwa Setiap tenaga kerja/pekerja berhak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Dengan itu harapan kami agar pemerintah pada umum nya, serta pihak perusahaan tidak boleh bermain dengan oknum masyarkat yang masih melakukan tindakan Pungli. Karena dampak nya akan berimbas kepada masyarakat menengah kebawa yang menginginkan pekerjaan agar kehidupan nya lebih baik tetapi terhalangi dengan praktikum pungutan liar.

Ini juga akan merusak tatanan peradaban masyarakat, menciptakan masalah dan kesenjangan sosial untuk kesejahteran yang hakiki bagi masyarakat. ***

(Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNILAKI, Ketua Komisariat Ekonomi)