Beranda Kampung Politik Tim Hukum Nirna Lachmuddin Siapkan Somasi Untuk Bawaslu Konawe

Tim Hukum Nirna Lachmuddin Siapkan Somasi Untuk Bawaslu Konawe

78
Tim kuasa hukum Nirna Lachmuddin saat menggelar jumpa pers di kediaman Nirna Lachmuddin, Sabtu 9 Februari 2019.

KENDARI, – Kuasa hukum Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai PDI Perjuangan Dapil Sultra, Nirna Lachmuddin memastikan akan melakukan langkah hukum berupa somasi terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe.

Upaya ini menyusul penilaian tim Nirna terhadap Bawaslu Konawe yang secara masif melakukan pemberitaan miring terkait kegiatan aksi sosial Sahabat Nirna di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada Rabu (6/2/2019) lalu.

Yang dianulir Bawaslu secara sepihak karena dinyatakan sebagai pelanggaran kampanye dengan dalil tidak sesuai dengan permintaan ijin kegiatan.

Tim juasa hukum Nirna, Muhamad Julias mengatakan divisi hukum Bawaslu Konawe Indra Eka Putra terlalu sempit mengeluarkan pernyataan pelanggaran kampanye pada kegiatan bakti sosial tim pemenangan calon legislatif DPR RI kliennya tersebut.

“Terlalu prematur pernyataan yang dilalukan sodara Indra dari pihak Bawaslu Konawe, pihak penyelenggara belum pernah diminta keterangan apapun,” ujar Muhammad Julias dalam keterangan persnya.

“Namun secara tiba-tiba mengeluarkan pernyataan pelanggaran kampanye di berbagai media. Pernyataan tersebut juga belum melalui hasil pleno secara kelembagaan, hingga dikesankan sebagai pernyataan pribadi untuk mencari kesalahan perserta pemilihan legislatif,” imbuhnya.

Diakui, temuan berupa kupon dengan tanda gambar kliennya adalah memang syarat untuk mendapatkan pelayanan dalam kegiatan, karena sebelumnya tim telah membagi kupon untuk memastikan jumlah peserta yang dapat dilayani dan menjadi tanda undangan.

Olehnya pekan ini pihaknya akan melakukan langkah hukum, berupa somasi terhadap penyataan sepihak divisi hukum dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Konawe, karena telah mengeluarkan pernyataan yang dinilai merugikan citra kliennya.

Diingatkan juga,kegiatan serupa telah dilakukan di beberapa wilayah lain, namun baru di Kabupaten Konawe dinyatakan sebagai pelanggaran meski belum meminta keterangan pihak penyelenggara. (Eko)