Beranda Ragam TKA Masuk Sultra, Akademisi: Pencopotan Kapolda Terlalu Politis

TKA Masuk Sultra, Akademisi: Pencopotan Kapolda Terlalu Politis

193
Akademisi, Rolansyah Arya Pribadi, SH (Kanan) bersama Ketua Pekat Kab.Konawe Muh.Thoriq Sabara

UNAAHA, – Kabar masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sempat viral usai mendarat di Bandara Haluoleo Kendari beberapa waktu lalu berbuntut isu pencopotan Kapolda.

Persoalan ini kemudian dikomentari salah seorang akademisi, Rolansyah Arya Pribadi, SH. Ia berpendapat, sikap beberapa elemen yang coba menggiring masuknya 49 TKA dengan tuntutan pencopotan Kapolda Sultra, Drs. Brigjen Pol Merdisyam dinilai terlalu politis.

Dosen di salah satu kampus kesehatan di Konawe ini mengatakan, tindakan Kapolda dalam menenangkan itu sudah tepat guna menjaga stabilitas di wilayah Sultra, dan sudah sesuai Standar Operasinal Prosedur (SOP).

“Karena sebagai penegak hukum, Kapolda memiliki hak diskresi dimana pemimpin harus mengambil sikap karena mempunyai tanggungjawab besar dalam menjaga wilayahnya,” kata Rolandsyah.

Dijelaskannya, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yg dihadapi. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan munculnya vidio yang membuat warga resah, sangat jelas bahwa kepolisian melakukan itu untuk menimalisir terjadinya keresahan yang bisa berbuntut anarkis di tengah masyarakat.

“Artinya dengan situasi tersebut, maka pihak kepolisian perlu melakukan tindakan pengambilan keputusan yang terbaik. Dan menurut kami itu adalah langkah yang sangat tepat yang harusnya dapat kita apresiasi bersama, walau di lain sisi kami juga sangat menyayangkan dengan pernyataan yang berbeda oleh pihak imigrasi sehingga kegaduhan sosial kembali terjadi,”

“Bukan malah menggiring kedatangan TKA ke ranah politik, dengan tuntutan pecopotan Kapolda,” ujar Rolandsyah.

Kata Rolandsyah lagi, kondisi ini diperpuruk dengan beda pernyataan dari dua lembaga yang oleh masyarakat serta beberapa elemen pemeritah dan kader-kader partai politik dibawa ke arah praktis sehingga tidak lagi berpikir pada solusi pencegahan penyebaran virus corona.

“Melainkan menggiring masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak lagi menggunakan akal sehat dengan isu ganti Kapolda. Inikan bukan cara yang benar untuk mengedukasi masyarakat di tengah-tengah wabah Virus yang sangat menakutkan,” ucap Rolandsyah.

Rolandsyah menilai, jika ingin mencari biangnya maka yang paling bertanggung jawab atas kedatangan TKA adalah pemerintah pusat, Imigrasi dan ororitas bandara yang mengisinkan pihak TKA terbang.

“Pak Kapolda tidak akan berani meloloskan tanpa ada dasar atau pegangan, apa lagi Kapolda sempat berkordinasi dengan pihak PT. VDNI,” kata Rolandsyah.

Harusnya, kata dia, tindakan pemerintah maupun masyarakat yaitu mecari sebuah formulasi agar kondisi Sultra dapat kembali normal, dan mengawal agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang.

“Tujuannya, agar tidak lagi ada warga China yang masuk ke Indonesia atau ke Sultra membawah wabah virus corona serta mempresur agar ke 49 TKA yang baru tiba mendapat perhatian serius dari sisi medis,” pungkas Rolansyah. (Red)