Beranda Kampung Sultra Tunggak Retribusi Rp22,6 Miliar, PT VDNI Diberi Waktu Hingga November

Tunggak Retribusi Rp22,6 Miliar, PT VDNI Diberi Waktu Hingga November

176
Rapat percepatan penyelesaian kewajiban PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di kantor PT VDNI dipimpin Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty (kanan) yang diterima perwakilan VDNI Mr Yin Xing Hui (kiri baju putih).
Rapat percepatan penyelesaian kewajiban PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di kantor PT VDNI dipimpin Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty (kanan) yang diterima perwakilan VDNI Mr Yin Xing Hui (kiri baju putih).

UNAAHA, – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Senin (9/9/2019) kembali menagih PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) terkait tunggakan retribusi VDNI kurun waktu 2018 hingga April 2019.

Adapun rincian tagihan retribusi yang harus diselesaikan VDNI ke Pemda Konawe yakni retribusi bongkar muat kepelabuhan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penggunaan lahan terbuka (stock file).

Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty menerangkan, dari tiga item retribusi yang harus dibayarkan, terhitung VDNI menunggak senilai Rp22,6 Miliar sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah disepakati sebelumnya.

Cici mengatakan, penagihan langsung yang kembali dilakukan ini sehubungan dengan janji VDNI pada 20 Agustus 2019 lalu bahwa akan melunasi tunggakan-tunggakan dimaksud dalam kurun waktu dekat.

Sebelumnya, lanjut dia, VDNI berjanji akan memberi kabar pembayaran tunggakan dalam kurun satu hingga dua hari sejak ditandatanganinya SKRD. Namun janji itu tak kunjung ditepati sehingga BP2RD turun langsung ke kantor VDNI.

“Turunnya kami (ke kantor VDNI) untuk menanyakan kelanjutan dari janji mereka untuk memberikan tanggapan soal tunggakan mereka, tapi kan sampai hari ini tidak ada makanya kami turun langsung,” terang Cici.

“Dari hasil pertemuan ini, ternyata mereka minta untuk mengajukan keberatan ke Bupati untuk pengurangan, batas akhirnya 5 November 2019,” lanjut Cici.

Dijelaskannya, 5 November itu adalah batas pengajuan surat keberatan. Adapun waktu peninjauan atas keberatan itu, Bupati diberi maksimal waktu 6 bulan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Opsinya, jika dalam kurun tiga bulan atau hingga 5 November 2019 sejak ditandatanganinya SKRD, VDNI tak mengirimkan surat keberatan pengurangan atau pengajuannya ditolak oleh Bupati Konawe, maka VDNI harus siap menanggung seluruh jumlah yang disebutkan di SKRD.

“Di ketentuan pasal 17 itu dijelaskan jika ditolak oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maka VDNI wajib menyelesaikan kewajibannya ke Pemda Konawe seperti dalam Perda Nomor 2 tahun 2019 tadi,” ujarnya.

Cici pun menegaskan, tunggakan VDNI ke Pemda Konawe harus diselesaikan tahun ini. Terlebih tunggakan ini ini sudah sejak 2018. Ia pun, katanya, akan mendesak Bupati untuk segera memberikan balasan surat keberatan VDNI agar seceapatnya dilakukan eksekusi penarikan retribusi.

“Intinya kita desak supaya VDNI segera melunasi semua tunggakan. Tentu dengan koridor yang sudah diatur, seperti Perda tadi. Makanya kita tunggu sampai November, seperti apa lanjutannya,” kata Cici.

Untuk diketahui, rapat percepatan penyelesaian kewajiban PT VDNI dihadiri Kepala BP2RD, Cici Ita Ristianty, Kadis Perhubungan, Nuriadin, Kadis Kesehatan, Mawar Taligana dan Sekdis Satpol PP dan Damkar, Latif Surangga.

Sementara pihak VDNI diwakili Mr. Yin Xing Hui, tim Legal, Burhanudin Mouna dan staf Geologist, Sepriyanti Wulandari.

Adapun hasil rapat, seperti tertuang dalam notulen yang ditandatangani masing-masing pihak disepakati tiga poin, secara umum yakni memberikan waktu VDNI hingga 5 November untuk mengajukan keberatan. (Red)